by

Usai Diperiksa Kejagung, Syafrial : Kalau Tak Hadir Bagaimana Mau Selesai

Keabsahan surat pemeriksaan tim penyidik Satgassus P3TPK Kejaksaan Agung RI yang sempat viral akhirnya terjawab. Pagi tadi, Kamis 1 Agustus 2019, Bupati Tanjung Jabung Barat Syafrial datang memenuhi panggilan penyidik kejagung di Kantor Kejaksaan Tinggi Jambi.

————————-

Syafrial muncul di gedung Kejaksaan Tinggi Jambi sekitar pukul setengah delapan pagi. Turun dari mobil Innova warna hitam, Syafrial bergegas menuju ruang penyidik pidana khusus (pidsus) lantai dua kejati. Ia ditemani koleganya, Andi Nuzul, Kepala Dinas PU Tanjab Barat—yang juga sudah diperiksa duluan sehari sebelumnya.

Bupati Tanjab Barat itu diperiksa hampir 4 jam. Lepas zuhur, ia bergegas keluar ruang penyidik dan langsung menuju kendaraannya. Ia melaju kearah kantor DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jambi, kawasan Wijaya Putra, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.

Bertemu wartawan di halaman kantor PDIP, Syafrial tampak santai dan segar dengan potongan rambut pendek. Syafrial yang tampak gagah mengenakan setelan hitam itu, membenarkan diperiksa tim penyidik kejagung soal kasus pipanisasi.

Menurutnya, ini kasus lama yang dibuka kembali.

“Mungkin ada surat baru yang masuk,”singkatnya.

Ia menerangkan masalah ini secara lugas, detail dan rinci kepada penyidik. Tak ubahnya seperti pemeriksaan dulu-dulu.

“Jawaban saya tidak berubah. Sama seperti dulu,”katanya.

Mulanya Syafrial ogah membocorkan materi pemeriksaan. Tapi, setelah dicecar wartawan, bupati dua periode ini akhirnya buka mulut.

Syafrial mengaku menerangkan kepada penyidik bagaimana proyek pipanisasi itu dikerjakan secara tahun jamak alias multiyears, tahun 2009 dan 2010. Ketika proyek ini bergulir, kata Syafrial, ia masih berstatus Bupati yang akan mengakhiri masa jabatan. Karena, di tahun 2010 itu, akan digeber pilkada.

Hanya saja, waktu itu, Syafrial berhasil dikalahkan oleh Usman Ermulan.

“Kita sudah klarifikasi semuanya,”kata Syafrial.

Mengaku lupa jumlah materi pertanyaan, Syafrial menegaskan,

“Saya hanya menjawab kenapa dianggarkan proyek pipa ini, kenapa mesti buat air bersih,”katanya.

Kepada penyidik, Syafrial membeberkan alasannya.

“Kami di Tungkal itu butuh air bersih,”ujarnya.

Terlebih lagi ketika musim kemarau seperti ini. Warga Tungkal pastilah nelangsa. Disana, air bersih merupakan barang langka. Susah dicari.

“Kalau hujan, warga terpaksa menampung air,”katanya.

Miris memang.

Makanya, Syafrial menegaskan betapa proyek air bersih itu menjadi penting dan mendesak segera dibangun.

Penyidik lalu menanyakan kenapa proyek dibangun di desa Tebing Tinggi? Kenapa tidak di desa terdekat? Sehingga biayanya lebih kecil?

Alasannya, kata Syafrial, soal kerapatan penduduk. Menurut politisi PDIP itu, penduduk desa Tebing Tinggi jumlahnya terpadat kedua di Tungkal. Kalaulah proyek air bersih ini dirancang di Tebing Tinggi, tentulah pelanggannya akan banyak. Otomatis subsidi pemerintah akan kecil. Secara bisnis tentu lebih ekonomis dan pastilah menguntungkan.

“Kita berfikirnya dalam rangka bisnis. Makanya di buat di Tebing Tinggi,”jelasnya.

Syafrial mengaku kasus ini dulunya pernah diusut dan sudah selesai. Tapi, entah kenapa kejagung membuka kembali kasus bernilai ratusan miliar ini.

Syafrial mengimbuhkan, sengaja datang memenuhi panggilan penyidik agar masalah ini cepat selesai. Tidak berlarut-larut.

“Kalau tidak hadir, bagaimana mau selesai masalah ini? Mereka (penyidik) mau nanya ke siapa?,”katanya.

Dengan jantan, Syafrial menyatakan,

“Sebetulnya kita harus hadir. Ini negara hukum. Kita harus taat aturan hukum yang ada,”katanya.

Dari surat pemeriksaan yang beredar di kalangan wartawan, ada beberapa nama yang tercatat diperiksa pada Kamis 1 Agustus 2019, hari ini.

Mereka adalah Syafrial–Bupati Tanjab Barat.

Lalu Yosef Warso, sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa proyek pipanisasi.

Dan Arsil S Suyakun selaku anggota panitia Pengadaan Barang/Jasa Proyek Pipanisasi.

Sedangkan tiga nama lain tercatat sudah diperiksa pada Selasa 30 Juli 2019 lalu. Mereka diperiksa di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi, antaralain Hendri Kusuma—Team Leader PT Mega Citra Consultan, Eri Dahlan—Direktur PP Mega Citra Consultan dan Sabar Barus—Mantan Plh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tanjab Barat.

Sejak Selasa malam lalu, surat panggilan terhadap sejumlah tokoh tersohor beredar luas.

Jambi Link menerima salinan dokumen atas nama 7 orang. Mereka adalah Syarif Fasha, Syafrial, Yosef Warso, Hendri Kusuma, Arisl S Suyakun, Eri Dahlan, dan Sabar Barus. Informasi lain menyebutkan ada 12 orang yang diperiksa.

Nama Syarif Fasha tercatat diperiksa pada Rabu 31 Juli 2019 pukul 09.00wib. Surat bernomor B-532/F.2/Fd.1/07/2019 itu di terbitkan pada 23 Juli 2019 dan diteken oleh Dr ASR Agung Putra—disitu ditulis sebagai Jaksa Utama Madya.

Isi surat menyebutkan Syarif Fasha dimintai keterangan sebagai pelaksana Pekerjaan Proyek Pipanisasi Pembangunan air Bersih di Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA 2009/2010. Syarif Fasha diminta menghadap tim penyidik Satgassus P3TPK Kejaksaan Agung RI di Kantor Kejaksaan Tinggi Jambi.

Dalam surat itu disebutkan, pemeriksaan ini didasari Surat Perintah Penyelidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : PRINT-28/F.2/Fd.1/05/2019 tanggal 20 Mei 2019.

Tapi, hingga petang kemarin Fasha tak kunjung muncul di gedung jaksa. Sejumlah pihak pun meragukan ke absahan surat panggilan itu.

Sementara, Andi Nuzul, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tanjab Barat juga sudah memenuhi pemeriksaan pada Rabu, kemarin.

Mengenakan kemeja putih dan bawahan gelap, Andi Nuzul berjalan kaki dari Masjid kejaksaan menuju ruang pemeriksaan. Kepada wartawan yang mewawancarai, Andi Nuzul mengaku dimintai keterangan oleh tim kejagung ihwal kasus pipanisasi di Tanjab Barat.

“Waktu kasus ini, saya sedang non job,”ujarnya kepada wartawan.

Menurut Andi Nuzul, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bahkan telah tiga kali melakukan audit.(*)

 

Editor : Awin

 

 

News Feed