by

Korporasi Rahasiakan Pemilik Sebenarnya, Auriga : Modus Menggelapkan Pajak

Kebocoran penerimaan negara dari sektor pajak ditengarai karena banyak korporasi merahasiakan pemilik sebenarnya. Pemerintah menerapkan kebijakan beneficial ownership (BO) untuk mencegah praktik penggelapan pajak.

————————

Pemerintah terus berupaya mendorong tersedianya basis data hasil pelaporan BO korporasi ini diharapkan bisa untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

Dilansir dari Koran Tempo, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cahyo Rahadian Muzhar, mengatakan saat ini belum semua perusahaan melaporkan pemilik manfaat mereka.

Padahal, kewajiban korporasi melaporkan BO sudah dibuat setahun lalu melalui Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemiliki Manfaat atas Korporasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucuian Uang dan tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Baru setahun berikutnya pemerintah mengatur mekanisme pelaporan melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tatat Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Sejak Perpres itu terbit, pemerintah memfasilitasi pelaporan BO secara elektronik di Sistem adminsitrasi Badan Hukum (SABH) yang dikelola Kementerian Hukum dan HAM.

Hingga saat ini, Cahyo mencatat ada sekitar 20 Ribu korporasi yang sudah melaporkan pemilik manfaat mereka.

Data tersebut, menurut Cahyo, akan dikumpulkan dalam satu basis data. Pihaknya telah bekerja sama dengan lima kementerian untuk melengkapi data pemiliki manfaat sekaligus berbagai akses informasi.

Juru Bicara auriga Nusantara, Syharul Fitra mengingatkan, basis data yang akurat penting untuk memverifikasi kebenaran pelaporan perusahaan, termasuk dalam hal perpajakan.

Korporaso kerap menyembunyikan pemilik manfaat perusahaan yang sebenarnya untuk menghindari atau bahkan menggelapkan pajak.

Pendirian perusahaan cangkang di negara suaka pajak atau penempatan nominee di struktur kepemilikan perusahaan kerap dilakukan dalam praktik ini.

Pentingnya pelaporan kepemilikan perusahaan ini mengemuka setelah Global Witnes, lembaga non-profit asal Inggris merilis laporan dugaan penghindaraan pajak PT Adaro Energy. Perusahaan tambang batu bara itu dituding mengalihkan sebagian besar keuntungannya ke luar negeri, termasuk di negara suaka pajak, untuk menghindari pajak Indonesia.

Adari menampik tudingan ini dengan menegaskan seluruh transaksi perseroan telah dilaporkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Direktur Penyuluhan dan Pelayanan DJP, Hedtu Yoga Saksama, mengatakan praktik menyembunyikan pemilik manfaat marak terjadi sehingga negara kehilangan potensi penerimaan pajak. Dia merujuk pada hasil pengampunan pajak atau tax amnesty.

Di Jambi, kasus penggelapan pajak pernah mengemuka pada 2013 silam. Mahasiswa Jambi yang tergabung dalam Gerakan Bersama Rakyat Kampus berunjuk rasa mengadukan dugaan penggelapan pajak oleh sebuah korporasi kepada Kantor Pajak Pratama Jambi, di Jambi, Senin 20 Mei 2013.

Perusahaan diduga tidak membayarkan pajak pertambahan nilai atas seluruh penjualan produk-produk yang dijualnya kepada konsumen selama tiga tahun terakhir hingga mencapai Rp 45 miliar.

Koordinator lapangan Rahmat Hidayat mengatakan, perusahaan merupakan distributor tunggal produk Unilever untuk sejumlah swalayan di wilayah Jambi. (*)

Editor : Awin

News Feed