by

Calon Gubernur dan Beban Dosa Masa Lalu

Oleh Porseda Risman, Sekjend HKK Nasional

SEDERET tokoh mulai membidik Pemilihan Gubernur Jambi pada 2020 mendatang. Ada tokoh lama ada pula pendatang baru.

Tokoh lama yang muncul misalnya Mantan Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus (HBA). Lalu petahana, Gubernur Jambi, Fachrori Umar dan Ratu Munawaroh, istri mendiang Zulkifli Nurdin.

Sederet Bupati dan Walikota juga mulai diapung, seperti Bupati Sarolangun Cek Endra, Walikota Jambi Sy Fasha, Walikota Sungai Penuh AJB, Bupati Tebo Sukandar dan Bupati Tanjab Barat Safrial.

Kemunculan tokoh baru diluar elit birokrasi pemerintah pun mulai ramai disuarakan. Mereka misalnya Kapolda Jambi Irjen Pol Muchlis AS dan Ketua Badan Musyawarah Keluarga Jambi(BMKJ),Ketua umum HKK Nasional Brigjen Pol Drs.H. Syafril Nursal.SH.MH

Kemunculan dua tokoh itu disambut histeria. Mereka dinilai sosok bersih dan tak punya beban masa lalu.

Memang, keduanya terlihat kontras dari kelompok elit pemerintah yang boleh jadi sedang dalam sandera kasus tertentu.

Poling pun digelar. Publik secara mandiri menggelar jajak pendapat lewat sosial media untuk menelisik siapa-siapa tokoh yang dianggap layak ikut berkompetisi. Mereka ingin terlibat langsung menyeleksi tokoh yang dianggap layak menjadi Gubernur.

Tentulah wajar ketika publik ramai-ramai menggeledah rekam jejak calon pemimpinnya itu. Sebab, ini kelas Gubernur. Mereka tak mau tergelincir dan salah pilih.

Karena itu, mereka ingin tahu bagaimana rekam jejak, kapasitas dan kapabilitas calon pemimpinnya. Supaya tak salah dan tak seperti “memilih kucing dalam karung”.

Lima Syarat Calon Gubernur

Pilgub Jambi mendatang bukan saja ajang lima tahunan semata. Inilah arena  penentuan; apakah Jambi bakal maju atau makin mundur?.

Begitu salah pilih, Jambi terpuruk lima tahun.

Publik tentu saja akan benar-benar selektif. Disisi lain, mereka juga didera godaan dan kesilauan materi.

Estafet kepemimpinan Jambi harus berpindah ketangan orang yang layak. Dia haruslah tokoh yang mumpuni dan punya kapasitas.

Karena kita ingin Jambi maju dan menjadi lebih baik lagi.

Pertanyaannya, apa indikator kita memilih pemimpin?

Menurut penulis, ada lima syarat cara memilih pemimpin. Syarat ini paling tidak menjadi dasar kita menentukan pilihan.

Berikut penjelasannya.

Pertama, berpendidikan.

Kandidat haruslah punya latar belakang pendidikan yang mumpuni. Paling tidak haruslah level magister atau bahkan doktor. Level pendidikan menentukan cara pandang dan kapasitas seseorang.  Mengingat level sarjana sudah terlalu umum, Pilgub mendatang sebaiknya merupakan arena pertempuran bagi mereka yang punya level pendidikan magister atau doktor. Publik harus menaikkan standar pilihannya.

Kedua, punya rekam jejak kepemimpinan yang kuat.

Ini bisa ditelisik dari pengalaman dalam memimpin organisasi. Entah organisasi formal maupun non-formal. Baik itu organisasi pemerintahan maupun non-pemerintahan. Dari pengalaman itu, kita bisa mengecek apakah sang kandidat mumpuni memimpin Provinsi Jambi. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari terobosan-terobosan yang ia buat selama memimpin. Bisa juga di tengok bagaimana cara ia mengambil keputusan disetiap tantangan yang ada. Publik wajib membedah satu per satu kapasitas kandidat itu.

Ketiga, punya jaringan kuat.

Salah satu kelemahan Jambi adalah tak punya jaringan kuat di level nasional. Karena itu, Gubernur Jambi mendatang haruslah tokoh yang memiliki wawasan dan jaringan luas. Ia haruslah memiliki koneksi kuat di level nasional. Sehingga keberadaannya mampu menjadi katalisator bagi kemajuan Jambi. Publik juga bisa menggali  bagaimana pengalaman-pengalamannya ketika berkiprah di luar provinsi Jambi, baik di daerah lain maupun di tingkat nasional. Pengalaman ini akan sangat penting guna meningkatkan potensi daerah dan merancang benchmark tepat untuk pembangunan Provinsi Jambi.

Keempat, bersih dari KKN.

Ini poin yang sangat penting. Calon Gubernur sebaiknya adalah tokoh yang tak punya beban kasus masa lalu. Ia harus sosok yang bersih dari KKN. Jika ia punya masalah, bagaimana mungkin akan memimpin dengan daerah baik. Tentulah hari-harinya akan berkutat mengurusi kasus. Energi terbuang percuma bukan untuk membangun daerah. Tapi justru mengurusi kasus.

Karena itu, bersih dari KKN harus menjadi tolok ukur. Kandidat Gubernur adalah sosok yang mampu merancang keputusan secara independen. Semuanya diputuskan tanpa keraguan dengan semata mempertimbangkan kemaslahatan publik. Bukan atas intervensi pihak lain. Kepentingan publik harus menjadi pijakan dasar setiap pengambilan keputusan. Hal ini hanya mungkin jika kandidat tersebut tidak terbebani oleh dosa masa lalu dan bersih dari KKN.

Kelima, representasi keberagaman. Dialah gubernur yang bisa diterima semua orang. Bukan gubernur yang hanya memikirkan segelintir komunitas atau kelompok-kelompok tertentu.

Lima poin ini paling tidak menjadi senjata publik untuk menyeleksi calon pemimpinnya. Agar saya, kita semua tidak membeli kucing dalam karung.

Kita ingin memperoleh Pemimpin Provinsi Jambi yang amanah, dapat dipercaya. Dia adalah sosok yang mampu mengusung perubahan dan membawa Jambi setara Jakarta atau bahkan Singapura.

Dengan lima senjata itu, publik mestilah selektif. Hati-hatilah terhadap kandidat yang menghalalkan segala cara untuk menang. Dengan membeli suara rakyat, misalnya.

Kita berharap nantinya lahir pemimpin yang memang dipilih rakyat bukan karena dibeli. Sebab, suara yang dibeli akan menjadi beban ketika memimpin.

Karena ia harus mengembalikan biaya yang sudah terlanjur banyak dikeluarkan.

Kita bukan saja mencari sosok gubernur, tapi yang kita cari adalah pemimpim yang mampu mengayomi rakyat.

Selektiflah memilih pemimpin. Carilah kandidat yang punya kemampuan, berwawasan luas, kuat jaringan di tingkat nasional, dan tak bermain money politik. Semog tak salah pilih lagi. (***)

News Feed