by

Pemblokiran Medsos dan Ancaman Sentimen Anti China

Pembatasan sementara fitur Media Sosial (Medsos) seperti Facebook, Instagram dan Whatsapp dimaksudkan untuk memproteksi beredarnya kabar bohong dan ancaman sentimen anti China akibat rusuh 21-22 Mei 2019.

————————–

Rina kesalnya bukan main. Sejak WA, FB dan IG down, penjualan dagangannya anjlok. Bahkan sampai 80%. Rina yang punya produk Fashion itu biasa berdagang secara online melalui media sosial Facebook, Instagram dan aplikasi perpesanan WA.

Begitu ketiga aplikasi down, usahanya nyaris lumpuh total. Sejak dua hari ini, dia hanya melayani satu pembeli saja. Itupun bukan secara online.

“Yang beli orang dekat saja,”keluhnya.

Penjualan secara online, kata Rina, sangat mengandalkan sosial media dan aplikasi perpesanan WA. Baik untuk melakukan promosi, maupun komunikasi, termasuk mengirimkan bukti transfer dalam bentuk foto.

Demonstrasi 21-22 Mei 2019 kemarin, yang berujung bentrok fisik antara demonstran dan polisi dianggap mengembalikan memori Tragedi Mei 1998 di masyarakat.

Beberapa korban jiwa dalam bentrokan 21-22 Mei itu tewas tertembak. Salah satu korbannya adalah Sandro, warga Pamenang, Merangin, Provinsi Jambi.

Sandro dikabarkan tewas terkena peluru nyasar saat aksi 22 Mei di Jakarta. Padahal waktu itu korban bukan bagian dari kelompok demonstran. Dia sedang menuju tempat berdagang di Tanah Abang, Jakarta.

Meskipun polisi telah menampik adanya dugaan penggunaan senjata api berpeluru tajam, tersebar di Medsos beberapa berita bohong yang mengaitkan tewasnya sejumlah demonstran dan warga tersebut dengan kehadiran anggota Korps Brigade Mobil (Brimob) yang tidak bisa berbahasa Indonesia.

Anggota-anggota itu pun disebut-sebut berasal dari Tiongkok.

Pengamatan Jambi Link, video dan foto hoax Brimob asal China ini beredar massive di FB maupun grup-grup WA. Jambi Link menerima kiriman itu dari berbagai grup WA.

Akibatnya, berbagai kericuhan itu tentulah memicu ketakutan, khususnya di kalangan minoritas China. Beberapa warga China di Jakarta, seperti yang dilansir South China Morning Post edisi Rabu 22 Mei 2019 kemarin, mengungkapkan ketakutannya. Mereka menganggap aksi-aksi tersebut memiliki kemiripan dengan peristiwa Mei 1998.

Sentimen anti Tingkok atau anti China memang turut mewarnai perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Kelompok China misalnya, sempat mengalami pembantaian Geger Pacinan oleh Belanda pada tahun 1740.

Lilie Suratminoto dalam tulisannya berjudul “Pembantaian Etnis Cina di Batavia 1740” menjelaskan bahwa  peristiwa pembantaian massal tersebut terjadi akibat adanya protes dari komunitas China terhadap kebijakan-kebijakan Belanda.

Pada abad ke-20, kelompok China juga kembali menjadi sasaran kekerasan. Di tengah-tengah perjuangan kemerdekaan Indonesia itu, muncul prasangka buruk yang menganggap kelompok China bersekutu dengan Belanda.

Beberapa pedagang China diserang karena dianggap rival bagi bisnis-bisnis kecil milik pribumi.

Kerusuhan yang terjadi di akhir pemerintahan Soekarno juga menjadi sejarah kelam bagi komunitas China. Kampanye anti komunis yang digembar-gemborkan waktu itu menjadikan kelompok China rapuh terhadap tuduhan-tuduhan sebagai simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI). Merekapun menjadi sasaran pembunuhan.

Tragedi Mei 1998 yang mendorong pecahnya Reformasi juga turut mewarnai sejarah kelam etnis China. Sejumlah individu etnis China menjadi sasaran pemerkosaan, penjarahan, dan kekerasan.

Karena itu, aksi 21-22 Mei yang berakhir ricuh telah mengembalikan luka lama komunitas China. Terang saja hal itu menciptakan ketakutan akan terulangnya pengalaman-pengalaman buruk masa lampau.

Pemerintah memang langsung bergerak cepat. Guna menanggapi ketakutan komunitas China dan beredarnya kabar-kabar bohong itu, pemerintahan Jokowi memutuskan menerapkan pembatasan penggunaan beberapa Medsos, misalnya berupa pembatasan dalam pengunggahan serta pengunduhan gambar dan video.

Pembatasan tersebut diterapkan dalam waktu sementara dan secara bertahap.

“Karena marak beredarnya foto dan video dan konten hoaks, maka pemerintah untuk waktu sementara membatasi akses penyebaran konten di media sosial di sejumlah daerah,” kata Menko Polhukam, Wiranto, saat jumpa pers di Jakarta, dikutip dari Merdeka.com, Rabu 22 Mei 2019.

Dilansir dari CNBC, Indonesia sebenarnya bukan negara pertama yang membatasi akses terhadap media sosial. Beberapa Negara yang pernah memberlakukan kebijakan serupa seperti China.
China paling aktif memblokir beberapa situs dan aplikasi terbesar dunia, seperti Facebook, Google, Instagram dan lain-lain. Negara komunis ini hanya membolehkan situs pencari dan media sosial dalam negeri, namun juga dalam kontrol yang ketat.

Lalu Rusia. Negara ini pernah memblokir akses ke media sosial asal China WeChat pada pertengahan 2017 karena melanggar aturan registrasi. Selain itu, situs LinkedIn juga pernah diblokir di Rusia.

Kemudian Korea Utara, pernah memblokir Facebook, Youtube, Twitter, dan situs yang berasal dari Korea Selatan sejak 2016 lalu. Korea Utara merupakan salah satu negara yang aktif membatasi informasi dari luar negeri.

Selanjutnya Sri Lanka yang memblokir akses ke Facebook dan WhatsApp, Senin 13 Mei 2019 kemarin. Setelah sebuah postingan memicu kerusuhan anti-Muslim di beberapa kota. Kejadian ini merupakan dampak terbaru dari serangan beberapa bom bunuh diri di tiga gereja saat perayaan Minggu Paskah, beberapa waktu lalu.

Kemudian Mesir pernah memblokir akses ke media sosial pada 2010, ketika Hosni Mobarak masih menjabat sebagai Presiden. Dan Republik Kongo, Chad, serta Uganda melarang penggunaan media sosial ketika proses pemilu berlangsung. Hal ini dilakukan untuk mencegah beredarnya informasi palsu terkait hasil pemilu.

 

 

Dilema Rasa Takut Kelas Berkuasa

Pemblokiran media sosial atau penyensoran kepada sebuah situs web tertentu merupakan praktik yang kerap dilakukan oleh suatu pemerintahan. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, tingkat dari tindakan ini bermacam-macam mulai dari pembatasan atau kontrol hingga pemblokiran secara total.

Ada beragam alasan mengapa penyensoran dan sejenisnya ini dilakukan oleh negara. Perkara seperti politik, norma-norma sosial, keamanan, hingga ekonomi, kerap menjadi alasan dari penyensoran atau penyaringan pada aktivitas masyarakat di dunia maya.

Dalam konteks politik, beberapa negara kerap melakukan penyensoran dan pemblokiran untuk situs-situs yang dianggap beroposisi atau merugikan pemerintah. Tak hanya kelompok oposisi, kelompok minoritas lain yang dianggap menjadi ancaman juga kerap jadi sasaran pemblokiran.

Negara-negara yang melakukan ini umumnya adalah yang memiliki kecenderungan otokratik dalam menjalankan pemerintahan.

Meski lazim terjadi di banyak negara, praktik ini sendiri sebenarnya tergolong amat dipertanyakan. Kebebasan dalam demokrasi menjadi salah satu alasan mengapa praktik ini dipertanyakan.

Freedom House misalnya, membuat indeks Freedom on the Net setiap tahunnya untuk menilai praktik kebebasan internet di suatu negara.

Dalam konteks tersebut, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang melakukan penyensoran dan pengawasan internet yang bersifat bebas sebagian atau partly free. Hal ini tergolong beralasan, mengingat pemerintah melalui Kemenkominfo tergolong rajin melakukan pemblokiran kepada situs-situs di dunia maya, meski tak benar-benar memblokir penggunaan internet secara total.

Memang, dalam beberapa kasus penyensoran hingga pemblokiran kepada hal-hal yang dianggap melanggar norma bahkan peraturan hukum formal adalah wajar. Tapi, jika dikaitkan dengan kebebasan bersuara dan mendapatkan informasi di internet, hal ini dapat menjadi sesuatu yang diperdebatkan.

Ada pandangan khusus terkait penyensoran dan pemblokiran internet tersebut dari Chris Hedges, seorang jurnalis pemenang penghargaan Pullitzer. Menurutnya, penyensoran kepada internet adalah hasil dari rasa takut kelas berkuasa.

Secara spesifik, studi yang dilakukan oleh Gary King, Jennifer Pan dan Margaret Roberts itu menggambarkan bahwa ada rasa takut dalam negara saat melakukan sensor di internet. Mereka mendapatkan hal tersebut dari kasus di Negeri Tirai Bambu Tiongkok.

Berdasarkan kondisi tersebut, boleh jadi muncul penilaian dari publik bahwa ada rasa takut dari negara saat melakukan pembatasan terhadap media sosial. Secara formal, perkara beredarnya berita hoax yang diungkapkan oleh Wiranto, Menkopolhukam itu boleh jadi salah satu alasannya.

Aliansi Jurnalis Indepen (AJI) pun ikut bersuara menentang kebijakan pemerintah yang membatasi akses terhadap media sosial itu.

Menurut Ketua Umum AJI Indonesia Abdul Manan, langkah itu tak sesuai Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta pasal 19 Deklarasi Umum HAM yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi.

Manan mendorong pemerintah meminta penyelenggara media sosial untuk mencegah penyebarluasan hoaks, fitnah, hasut, dan ujaran kebencian secara efektif. Bukan dengan membatasi atau memblokir media sosial.

Suasana politik yang begitu terwarnai oleh Pilpres 2019, boleh jadi ada informasi lain yang bisa membuat pemerintah atau kelas berkuasa di dalamnya tak merasa terlalu nyaman. Sejauh ini, rusuh 21-22 Mei 2019 kemarin memang terjadi di tengah arus simpang siur informasi.

Pada akhirnya, pemerintah perlulah bersikap lebih hati-hati dan bijaks dalam menyikapi media sosial. Salah mengambil langkah, bisa pula diartikan bahwa ada ketakutan kepada informasi yang disebar. Publik pun wajib hati-hati dan bijak. Hendaknya selalu menyaring pelbagai informasi yang diterima. Bukan latah ikut menyiarkan informasi yang acapkali justru bersifat hoax.(*)

 

 

Penulis : Awin, Jurnalis Tinggal di Jambi

 Disari dari berbagai sumber

News Feed