by

Dibawah Bayang-bayang Ancaman Non Militer

Dari FGD Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI

 

Indonesia tengah menghadapi ancaman serius Non Militer. Warning Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI untuk semua Kemnterian maupun Lembaga di Negara ini.

———————–

Pukul delapan pagi, Rabu 8 Mei 2019. Suasana lantai VIII Aula Bela Negara Gedung R.Suprapto Direktorat Jenderal Pothan Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI tampak ramai. Sejumlah pejabat eselon II dan III di lingkungan Kementerian atau Lembaga berkumpul disana.

Raut mukanya tampak serius. Pagi itu, mereka tengah mengikuti Focus Group Discussion (FGD) membahas Permenhan Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter.

FGD diinisiasi Direktorat Komponen Pendukung Ditjen Pothan Kemenhan RI.

Kasubdit SDM Ditkomduk Ditjen Pothan Kemhan Kolonel Inf Purwanto mewakili Dirjen Pothan Kemhan saat membuka acara menyampaikan rasa hormat dan apresiasi atas kehadiran peserta.

Ia menjelaskan, pertahanan negara bukan semata tanggung jawab Kementerian Pertahanan dan TNI. Tapi, sudah menjadi hak dan kewajiban semua warga Negara.

Termasuk para punggawa Kementerian dan Lembaga negara. Karena itu, kata dia, FGD ini digelar. Agar nilai-nilai patriotisme dilingkungan lembaga Negara diluar Kemhan makin kokoh.

Menurut Kolonel Inf Purwanto, pembangunan pertahanan nirmiliter dilatarbelakangi dinamika perubahan ancaman negara. Baik ancaman dalam bentuk kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.

Munculnya ancaman ini ditandai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ancaman yang semula bersifat konvensional (militer), kata dia, ke depan akan didominasi oleh ancaman yang bersifat nonmiliter.

“Atau kolaborasi keduanya. Ancaman ini bersifat multidimensional,”ujarnya dalam rilis tertulis yang diterima Jambi Link, Rabu Sore.

Suasana FGD di Kemhan

Ancaman boleh jadi dilakukan oleh aktor Negara ataupun Non Negara. Dimensinya tentu sangat luas.

Bisa karena faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, maupun keselamatan umum.

Bahkan, ancaman bisa mewujud dalam dimensi legislasi atau produk Undang-undang. Ini sangat bahaya sekali.

Kini, masalah pertahanan menjadi sangat kompleks. Karena itu, cara penanganannya tidak boleh bertumpu pada kementerian pertahanan saja. Tapi sudah harus menjadi tanggung jawab seluruh instansi. Tentulah sesuai bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi.

Menurutnya, itu sesuai amanat Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pasal 7 ayat (2) yang bunyinya bahwa sistem pertahanan negara menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan kementerian/lembaga diluar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa, dengan mendayagunakan pemerintah daerah.

Dalam konteks pertahanan nirmiliter itu, maka Kedudukan Kementerian dan Lembaga berperan sangat strategis. Sebab, merekalah yang paling rentan menghadapi masalah yang berpotensi memicu terjadinya ancaman nonmiliter.

Apalagi, Kementerian dan Lembaga punya kewenangan membina dan mendayagunakan sumber daya nasional untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional.

Mereka menjadi kekuatan pendukung dalam menghadapi ancaman militer. Makanya, kualitas sumber daya manusia dilingkungan Kementerian dan Lembaga perlu terus ditingkatkan.

Terutama menyangkut kemampuan dan kesadaran pertahanan belanegara.

“Kualitas itu pula yang dibutuhkan oleh  bangsa  Indonesia  saat  ini. Guna  meniadakan ancaman terhadap pertahanan negara yang bersifat nonmiliter,”jelasnya.

Tentara dengan tiga mawar dipundak itu menegaskan untuk membangun pertahanan nirmiliter, Kementerian Pertahanan telah menyusun Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter.

Pedoman teknis itu ditetapkan lewat Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2016.

Menurutnya, Pedoman itu merupakan acuan penyelenggaraan pertahanan nirmiliter.

“Sehingga perlu dipahami oleh Kementerian/Lembaga di luar bidang pertahanan maupun pemerintah daerah,”katanya.

Pedoman strategis itu, kata dia, merupakan dasar dalam menyusun Strategi Pertahanan Nirmiliter maupun Postur Pertahanan Nirmiliter di sektor masing-masing.

Dirjen Pothan Kemhan kemudian merekomendasikan beberapa hal dalam FGD itu.

Berikut poin-poin rekomendasinya :

  1. Melaksanakan pertemuan dengan para pejabat pengambil keputusan di tingkat Kementerian/Lembaga guna memberikan kepastian persetujuan dan komitmennya sebagai unsur utama dan unsur lain kekuatan bangsa dalam menghadapi ancaman nonmiliter sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
  2. Mensosialisasikan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter keseluruh Kementerian/Lembaga terkait dan TNI agar dapat dipahami dan ditindaklanjuti dalam program kerja masing-masing, guna menyusun Strategi dan Postur Pertahanan Nirmiliter termasuk petunjuk pelaksanaan dan rencana kontijensi masing-masing dimensi dan jenis ancamannya.
  3. Mendorong dan mengkoordinasikan dengan Bappenas agar pertahanan nirmiliter menjadi bagian dari program nasional yang harus diemban oleh seluruh Kementerian/Lembaga dalam menghadapi kompleksitas ancaman nonmiliter, yang harus dijabarkan lebih lanjut dalam program kerja dan anggaran seluruh Kementerian/Lembaga.

Mengusung tema “Melalui Sinergitas Peran Kementerian/Lembaga, Kita Bangun Pertahanan Nirmiliter Guna Mewujudkan Sistem Pertahanan Semesta”, FGD tindak Lanjut Permenhan Nomor 19 tahun 2016 tentang  Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter itu ditutup oleh Dirjen  Pothan Kemhan diwakili Kasubdit SDAB Ditkomduk.(*)

 

News Feed