by

Siapa Bandar Korupsi Bimtek Dewan

Mantan Bendahara Sekwan DPRD Kota Jambi, Nuril Ikhwan mengungkap bagaimana cara mereka beroperasi menjadikan dana Bimbingan Teknis (Bimtek) dewan sebagai bahan bancakan. Anehnya, kasus ini sama sekali tak menyentuh aktor utama di internal dewan.

———————–

Pengelolaan dana Bimtek dewan memang rawan bocor. Si penikmat bukan saja dari kalangan dewan. Para eksekutife di sekretariat turut pula menangguk untung. Nur Ikhwan misalnya, mengaku menerima fee sampai Rp 90 juta dari kegiatan Bimtek fiktif.

Bimtek merupakan kegiatan rutin dewan. Dalam setahun mereka bisa ikut Bimtek delapan sampai sembilan kali. Anggaran yang digelotorkan tak sedikit, belasan miliar. Sepanjang tahun 2012-2014 (3 tahun), dewan tercatat melakukan 39 kali Bimtek.

Padahal, kalaulah dalam setahun ada 9 kali Bimtek, maka maksimal selama tiga tahun itu hanya ada 27 kali Bimtek.

“Kok bisa 39 kali,? tanya jaksa, Insyayadi kepada Nur Ikhwan di Pengadilan Tipikor Jambi, Senin kemarin.

Dari situ muncul naluri mencari keuntungan. Dewan dan orang sekretariat berkolaborasi membuat Bimtek fiktif. Uang dicairkan, SPJ dibuat-buat, Bimtek nihil.

Nur Ikhwan mengaku mencatat detail para penerima uang Bimtek Fiktif itu. Ia sengaja mencatat supaya tahu siapa yang sudah terima dan siapa yang belum.

“Supaya tidak lupa,” kata Nur Ikhwan.

Menurut Nur Ikhwan, setiap kegiatan Bimtek, seharusnya PPTK ikut monitoring. Tapi itu tidak dilakukan.

Penelusuran Jambi Link dilapangan, modus korupsi dana Bimtek ini beragam.

Begini penjelasannya.

Bimtek itu ada dua macam. Ada Bimtek yang digelar lembaga resmi negara, seperti DPR RI, ataupun Kementerian. Biasanya, Bimtek ini sesuai jadwal. Kalau tiga hari ya tiga hari. Kedua, Bimtek yang dilaksanakan oleh lembaga non pemerintah.

Nah, Bimtek kedua ini yang kerap dimainkan.

Penyelenggara Bimtek mengenakan tarif mencapai Rp 4,5 Juta tiap peserta. Jika jumlah dewan yang ikut misalnya 44 orang, maka biaya yang dikenakan mencapai Rp 198 juta. Belum lagi biaya lainnya, seperti SPPD.

Bimtek biasanya digelar tiga hari. Tapi, diatur hanya sehari atau bahkan tidak ada sama sekali.

Penyelenggara tak perlu pusing membuat acara. Tak perlu repot menyediakan makanan, sewa hotel, sewa ruangan. Mereka cukup dikasih uang Rp 500 ribu atau Rp 1 juta per peserta. Itu saja sudah untung.

Dan Simsalabim. Tugas mereka selanjutnya cuma membuat laporan Bimtek. Mereka menyiapkan SPPD yang akan diteken, Sertifikat Bimtek, Modul, Materi dalam bentuk Hard Copy atau Soft Copy.

Semuanya sudah beres. Masing-masing dewan tinggal bawa pulang materi dan selanjutnya menyerahkan ke staf DPR untuk menulis laporan.

Kemana sisa uangnya?

“Tentulah dibagi-bagi,”ujar sumber Jambi Link di sekretariat dewan.

Belum lagi keuntungan dari biaya perjalanan dinas.  Masing-masing Dewan mendapat SPPD setara golongan dua. Misalnya dinas ke Jakarta selama lima hari, masing-masing mengantongi sekitar Rp 9 juta.

“Intinyo bimtek itu kebanyakan bulshit. Kalau memang mau belajar, kenapa tidak ahlinya (pemateri) yang didatangkan ke daerah,”katanya.

Dalam kasus korupsi Bimtek DPRD Kota Jambi, jaksa telah menetapkan dua tersangka yaitu Rosmansyah dan Jumisar. Keduanya bahkan telah menjalani hukuman di Lapas Jambi. Rosmansyah divonis 6 tahun penjara denda Rp 50 juta dan uang pengganti Rp 1,8 miliar.

Rosmansyah telah mengembalikan uang melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) senilai Rp 3,92 juta.

Sedangkan, Jumizar selaku PPTK ketika itu, telah di vonis bersalah yakni 18 bulan penjara dan denda Rp 50 Juta subsidair tiga bulan penjara.

Rosmansyah dalam persidangan terdahulu menegaskan semua kegiatan bimtek atas kehendak anggota dewan.

“Semua diatur anggota dewan, Anggota dewan itu Rajanya, kami hanya pesuruhnya saja “Ungkapnya.

Bahkan proposal pengajuan dari panitia pelaksana tidak melalui sekretariat.

Tapi langsung masuk ke ketua Dewan.

“Surat pengajuannya melalui fax, fax nya ada di ruangan ketua jadi semua masuk ke ketua dulu tidak melalui kami,”Ujarnya.

Zainal Abidin, mantan Ketua DPRD Kota Jambi periode 2009-2014 dan MA Fauzi, Wakil Ketua DPRD Kota Jambi pernah dihadirkan sebagai saksi dalam kasus itu, sebulan lalu.

Sejumlah anggota DPRD Kota Jambi juga dihadirkan sebagai saksi, seperti Sutiono anggota fraksi PDIP, dan Abdul Somad dari PPP, Kemas Alfarizi.

Dalam sidang, Zainal Abidin mengaku tak banyak tahu soal kasus itu.

Soal dana Bintek, Zainal menjelaskan dana itu diserahkan ke seluruh peserta Bintek oleh Bendahara DPRD Kota Jambi.

Sementara Sutiono dalam kesaksiannya mengaku mengetahui adanya kegiatan bimtek saat Jumisar menjabat Kabag Keuangan DPRD Kota Jambi.

“Waktu itu kita tidak tau, kita langsung kesana dan bayar semuanya lebih kurang Rp4,5 juta,” jelasnya.

Dia mengaku beberapa kali mengikuti bimtek dan mengambil uangnya melalui staf Sekwan.

Sedangkan Abdul Somad, mengaku mengambil uang bimtek tersebut langsung ke Sekwan.

“Saya langsung ambil ke Sekwan,” paparnya

Dalam kasus korupsi dana bimtek 2012-2014 itu, Nur Ikhwan mencatat para penerima yakni, ketua DPRD Kota Jambi Periode 2009-2014 Zainal Abidin dengan total Rp 600 Juta selama tahun 2012, dan 2013. Rosmansyah mendapatkan Rp 800 juta serta Jumisar sebesar Rp128 juta di tahun 2014.

Pada tahun 2012, Rosmansyah (Sekwan) memakai Rp 315 juta secara bertahap. Lalu di tahun 2013, kembali Rosmansyah memakai dana senilai Rp 271 juta secara bertahap.

Tahun 2014, lagi-lagi Rosmansyah memakai dana Rp 363 juta secara bertahap. Tahun 2014, Jumisar (PPTK DPRD Kota Jambi) juga memakai dana senilai Rp 221 juta secara bertahap.

Selain itu, Zainal Abidin (Ketua DPRD Kota Jambi perode 2009-2014), di tahun 2012 menerima senilai Rp 207 juta secara bertahap, tahun 2013 menggunakan lagi uang dewan senilai Rp 359,5 juta secara bertahap.

Akankah nama-nama dewan yang diungkap Nur Ikhwan ini bakal terseret? Siapa aktor utama dan bandar dalam kasus ini?(*)

News Feed