by

Yang Disayang Yang Terbuang

KPK Pertebal Bukti Suap Ketuk Palu 2017

Mantan Kadis PUPR Provinsi Jambi Dody Irawan untuk kesekian kali diperiksa KPK Senin (1/4/2019) lalu di Mapolda Jambi. KPK mempertebal bukti suap ketuk palu DPRD Provinsi Jambi tahun 2017.

——————————

Dody Irawan terus menebar senyum. Ia tak banyak bicara. Begitu keluar ruang pemeriksaan pukul setengah empat sore, Dody mengenakan kemeja biru itu bergegas menuju kijang grand yang terparkir di halaman Mapolda.

“Makasih ya,”ujarnya menjawab pertanyaan wartawan sambil berlalu.

“Sudah yah,” imbuhnya.

Dody Irawan adalah pejabat kesayangan Zumi Zola.  Dia menjadi orang nomor satu di PU lewat proses lelang Agustus 2016 silam. Dody berhasil menyingkirkan dua pesaingnya, Harry Andria (saat itu Kabid Perumahan Dinas PU Provinsi Jambi) dan Varial Adhi Putra ( saat itu Kadis PU Kabupaten Muaro Jambi).

Dody terpilih secara dramatis. Penuh syakwa sangka. Namanya sempat tak diperhitungkan dalam bursa Kadis PU. Sejak awal, nama yang santer dibicarakan adalah Varial Adhi Putra (kini Kadis Perhubungan).

Hasil uji tes, nama Dody pun di peringkat paling buncit, dibawah Varial Adhi Putra dan Harry Andria. Hebatnya, justru nama Dody yang dilantik. Sebelum menjadi Kadis PU, Dody merupakan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Pedagangan Kabupaten Muaro Jambi.

Dalam dakwaan Zumi Zola, KPK membeberkan peran Dody Irawan dalam kasus gratifikasi maupun suap ketuk palu DPRD Provinsi Jambi. Sebagai Kadis PU, Dody berperan ikut mengumpulkan fulus dari para rekanan.

Mulai September 2016 sampai bulan Mei 2017, Dody Irawan berhasil mengumpulkan duit fee (ijon) proyek APBD TA 2017 dari rekanan senilai Rp 33,4 Miliar. Sebagian duit dibelanjakan untuk kepentingan Zumi Zola, sebagian lain dipakai untuk suap Ketuk Palu di DPRD Provinsi Jambi.

Bersama-sama Muhammad Imaduddin, Dody mengumpulkan duit dari kontraktor dan langsung mendistribusikan kepada kalangan dewan secara bertahap. Suap ketuk palu 2017 dicairkan secara bertahap pula.

Dalam dakwaan dan fakta persidangan disebutkan tahap pertama masing-masing dewan memperoleh Rp 100 juta pada bulan Januari 2017. Tahap kedua diberikan pada bulan Mei 2017.  Tapi, masih ada beberapa dewan yang belum menerima pada pencairan tahap kedua itu. Distribusi di kalangan dewan melibatkan peran Kusnindar, dari Fraksi Nasdem. Dakwaan KPK juga menyebutkan duit gratifikasi dipakai untuk menggeser Kepala BWSS VI Wilayah Jambi.

Jaksa KPK Rini Triningsih  di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (23/8/2018) lalu menyebutkan Dody Irawan ikut berperan merancang kudeta Kepala BWSS VI Provinsi Jambi. Dalam dakwaan, Dody menyiapkan uang senilai Rp 1 M. Uang berasal dari salah satu pengusaha NA.

November 2016, Dody memerintahkan Muhammad Imaduddin alias IIM mengambil duit Rp 1 M dari rumah NA. Iim mengutus Sendhy Hefria Wijaya dan Basri (orang kepercayaannya). Tentulah pengusaha NA dijanjikan mendapat proyek sebagai kompensasi.

Duit lantas ditukar dalam mata uang dollar Singapura senilai SGD106.000,- (seratus enam ribu dollar Singapura) di pasar gelap Jambi. Duit berpindah tangan ke Budi Nurahman, yang saat itu menjabat Kasi SDA Dinas PUPR. Budi ditugaskan melobi Harun supaya menjadi kepala Balai Wilayah Sungai VI Jambi di Jakarta.

Harun merupakan teman dekat Dody Irawan. Harapannya, mereka bisa turut mengatur APBN yang dikelola BWSS VI.

Skenario pelengseran Andi Sudirman dirancang sejak November 2016. Andi Sudirman yang sebelumnya bertugas di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) dinilai tak sejalan dengan Gubernur Zumi Zola. Kesulitan sinergi ini kemudian memunculkan opsi penggantian. Operasi pun dilakukan. Pertemuan rahasia dengan oknum elit parpol digelar di Jakarta dan beberapa tempat.

Budi Nurahman bolak-balik ke Kantor Kementerian PU RI. Bertemu dengan oknum pejabat Kementerian PU untuk menyerahkan uang Rp 1 M itu.

Belakangan, atas jasanya yang besar, Budi Nurahman diberi jabatan sebagai Kabid Bina Marga PU Provinsi Jambi.

Tapi, nasib Harun tak secantik Budi Nurahman. September 2017, jabatan Kepala BWSS VI diganti. Pergantian yang terkesan mendadak itu sempat membuat heboh interal BWSS. Mengingat Andi belum genap setahun menjabat. Andi berpindah tugas ke Surabaya sebagai Kepala Bidang Pelaksanaan, Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo.

Tapi, tidak ada nama Harun disitu. Pengganti Andi Sudirman justru Nurfajri, yang sebelumnya bertugas di BBWS Mesuji Sekampung.

“Operasi Dody di Kementerian PU sepertinya gagal. Saya tidak tahu juga penyebabnya. Kemungkinan, ada kaitan mundurnya Dody dari Kadis PU pada Agustus 2017 lalu. Dody kan mundur sebulan sebelum Kepala BWSS VI diganti,”ujar salah satu rekanan kepada Jambi Link.

Sumber lain menyebutkan kemungkinan lain lantaran uang tidak sampai.

“Bisa jadi uang Rp 1 M yang disiapkan itu tidak sampai ke orang yang tepat di Kementerian PU. Kalau sampai, pasti jadi barang itu. Katanya, mereka ngurus lewat salah satu parpol juga,” katanya.

Manuver Dody agaknya bocor. Harun kemudian dibuat tak nyaman di BWSS. Belakangan, pada 4 Desember 2017, Harun Al Rasyid dicopot dari Kepala Sub Bagian TU BWSS VI.

Setelah gagal menempatkan Harun di BWSS VI, pamor Dody Irawan di PU ikut redup. Ia undur diri pada Agustus 2017. Rumor menyebutkan Dody mulai ditinggal Zola. Anak kesayangan berubah jadi orang terbuang. Dody lengser hanya beberapa bulan menjelang OTT KPK.

Pasca mundur, jabatan basah itu diisi Pelakasana Tugas alias Plt Arfan, yang kini tengah menjalani proses hukuman di Lapas Kelas II A Jambi. Arfan bersama-sama Plt Sekda Erwan Malik dan Asisten III Setda Provinsi Jambi Saifuddin terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK RI akhir November 2017 lalu.

Bagaimana nasib 53 Dewan pasca pemeriksaan Dody Irawan dan Iim itu? Akankah kesaksian mereka menjadi dasar KPK menggulung semua politisi itu?

“Pemeriksaan untuk mendalami informasi terkait proyek-proyek dan dugaan aliran dana pada sejumlah anggota DPRD Jambi,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Dia mengatakan, sejak Senin lalu KPK telah memeriksa beberapa orang. Dalam kasus ini KPK sudah menetapkan 13 tersangka baru. 12 diantaranya adalah anggota DPRD Provinsi Jambi. Satu lainnya adalah dari pihak swasta.

Dari unsur DRPD Provinsi Jambi antara lain Cornelis Buston, AR Syahbandar, Chumaidi Zaidi, Supardi Nurzain, Muhamadiyah, Tadjuddin Hasan, Parlagutan Nasution, Cekman, Zainal Abidin, Effendi Hatta, Gusrizal, dan Elhelwi. Satu orang dari unsur swasta adalah Joe Fandy Yoesman alias Asiang. (*)

News Feed