by

Kasak Kusuk Masnah-BBS

KPK Telusuri Aliran Gratifikasi Zola

Bupati Muaro Jambi Masnah Busro dan Wakilnya Bambang Bayu Suseno diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin. Wakil Bupati Sarolangun Hilalatil Badri turut menyusul. Komisi anti rasuah menelusuri kaitan mereka dalam gratifikasi Zola dan suap ketuk palu DPRD Provinsi Jambi.

————————-

NAMA Masnah Busro dan Bambang Bayu Suseno (BBS) tiba-tiba muncul secara khusus dalam dakwaan Jaksa KPK terhadap Zumi Zola pada sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis 23 Agustus 2018, tahun lalu. Jaksa menyebut keduanya mengetahui aliran uang gratifikasi Zumi Zola.

Dalam dakwaan, jaksa KPK menyatakan ada fulus yang mengalir dari Zumi Zola untuk keperluan kampanye Pemilihan Bupati (Pilbup) Muaro Jambi 2016 lalu. Bahkan, nama Masnah dan BBS muncul diawal pembacaan dakwaan KPK.

Kemarin, Masnah dan BBS kompak datang ke Polda Jambi memenuhi panggilan penyidik KPK. Mereka mengklaim diperiksa terkait uang ketuk palu, bukan terkait dakwaan Zumi Zola ihwal fulus kampanye Pilbup Muaro Jambi.

Masnah tiba di Polda Jambi tepat Pukul 14.00 WIB. Ia berusaha menghindari juru warta dengan masuk ruang pemeriksaan secara sembunyi-sembunyi melalui pintu kanan. Usai diperiksa ia terlihat panik menengok kerumunan wartawan.

“Mana ajudan saya, sudah ah kalian ini apaan sih, saya mau pulang,” katanya.

Masnah menegaskan kedatangannya untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas 12 orang anggota dewan yang sudah ditetapkan menjadi tersangka.

“Saya hanya ditanya dua pertanyaan dari penyidik, kapan saya mundur dan kenal atau tidak sama anggota dewan yang di DPRD Provinsi Jambi,” ujarnya.

Ia membantah dakwaan jaksa KPK yang pernah menyebut namanya sebagai penerima gratifikasi Zola untuk keperluan kampanye.

“Ngga Ada. Demi Allah. Puas,” tegasnya.

Masnah mengatakan tidak tahu ihwal suap pengesahan RAPBD.

“Saya September 2016 telah mengundurkan diri dari Anggota DPRD Provinsi Jambi,” katanya.

Setali tiga uang, BBS juga menjawab sama. Ia mengaku ke penyidik sudah mundur pada 23 September 2016. Sehingga otomatis sudah tidak ikut campur pembahasan APBD 2017.

“Secara hukum Desember sudah menerina SK pemberhentian. Tapi di September mundur,” katanya.

Pantauan di lapangan, BBS keluar dari ruang pemeriksaan pukul 12.20 WIB.

Politisi PAN itu diperiksa sebagai saksi.

“Sebagai saksi untuk tersangka yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Seperti diketahui, kemunculan nama Masnah dan BBS berawal dalam sidang dakwaan Zumi Zola Agustus 2018 lalu. Saat itu, jaksa KPK membeberkan kemana saja uang gratifikasi Zola dialirkan. Selain mengalir ke DPRD, rupanya fulus gratifikasi dipakai untuk keperluan lainnya, seperti biaya kampanye Pilbup Muaro Jambi.

“Terdakwa pada Februari 2017, meminta Muhammad Imaduddin Alias Iim untuk memberikan uang sejumlah Rp 3,3 miliar kepada Martoni selaku bendahara tim pemenangan pasangan Masnah dan Bambang,” ujar jaksa KPK Rini Triningsih saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (23/8/2018) lalu.

Menurut jaksa, pada awal 2017, uang sejumlah Rp 5 miliar dari rekanan digunakan untuk membiayai kampanye pasangan Masnah dan Bambang.

Kemudian, Zola juga meminta Iim mentransfer uang untuk pembayaran baju gamis muslimah dalam rangka sosialisasi dan kampanye pasangan Masnah dan Bambang.

“Terdakwa mentransfer uang untuk pembayaran baju gamis muslimah dalam rangka kampanye pasangan Pilkada Muaro Jambi Masnah dan Bambang Bayu Suseno,” kata Jaksa KPK.

Untuk pembayaran baju gamis muslimah ini, Zola memberikan uang Rp 200 Juta. Uang itu diberikan Zola melalui salah satu kontraktor, Muhammad Immaduddin. Uang diberikan dalam bentuk transfer rekening.

“Muhammad Imaduddin memerintahkan Sendhy Hefria Wijaya mentransferkan uang Rp 200 juta untuk pembayaran baju gamis muslimah dalam rangka kampanye pasangan Pilkada Muaro Jambi Masnah dan Bambang Bayu Suseno,” kata jaksa.

Zola juga mengerahkan Kadis PU Dody Irawan dan Muhammad Imaduddin untuk mencarikan 10 unit Mobil Mitsubushi Triton.

“Untuk kampanye pasangan Pilkada Muaro Jambi Masnah dan Bambang Bayu Suseno yang diusung oleh terdakwa,” kata jaksa KPK.

“Selanjutnya Muhammad Imaduddin memberikan uang Rp 260 juta dalam 2 tahap pemberian kepada Syarial Ardiansyah selaku orang kepercayaan Bambang Bayu Suseno untuk pembayaran sewa mobil Mitsubishi Triton tersebut,” imbuh jaksa.

Zumi Zola totalitas membantu partai politiknya, PAN, yang mengusung pasangan Masnah Busro dan Bambang Bayu Seno dalam Pilbup Muaro Jambi 2017 itu.

Pasca Pilkada, Masnah yang sebelumnya merupakan politisi Golkar kemudian memang membelot menjadi kader PAN.

KPK juga pernah menggeledah rumah salah seorang kontraktor Haji Jaiz untuk menelusuri bukti-bukti terkait rasuah tersebut.

Selain untuk keperluan Pilbup Muaro Jambi, Jaksa KPK juga menyebut ada fulus mengalir untuk keperluan DPD PAN Kota Jambi. Ada pula uang untuk kepentingan adiknya, Zumi Laza, yang saat itu hendak diproyeksikan maju Pilwako Jambi.

“Uang sejumlah Rp 274 juta untuk biaya pembelian 2 ambulans pada bulan Maret 2016 yang akan dihibahkan terdakwa dan adiknya, Zumi Laza, kepada DPD PAN Kota Jambi agar Zumi Laza dapat menjadi Ketua DPD PAN Kota Jambi dan dicalonkan sebagai Wali Kota Jambi 2018,” kata jaksa.

Ambulan PAN tersebut akhirnya disita oleh KPK sebagai barang bukti.

Dalam dakwaan kedua, jaksa KPK menyebutkan Zumi Zola didakwa menyetor duit ke DPRD Jambi demi pengesahan Raperda APBD. Zumi Zola didakwa menyetor duit gratifikasi ke DPRD Jambi dengan total Rp 16,490 miliar. Duit setoran ini dimaksudkan untuk mempermulus pengesahan Rancangan Perda APBD Jambi pada 2017 dan 2018.

Dalam surat dakwaan, Zumi Zola mendapat laporan dari Dody Irawan mengenai permintaan uang dari pimpinan DPRD Jambi Cornelis Buston dan Ketua Komisi III DPRD Jambi Zainal Abidin terkait pengesahan RAPBD TA 2017.

Disebutkan dengan rinci, DPRD Jambi meminta anggota DPRD mendapatkan masing-masing Rp 200 juta, anggota Badan Anggaran masing-masing Rp 225 juta, dan anggota Komisi III masing-masing Rp 375 juta.

Besaran untuk pimpinan, yakni Cornelis Buston, Rp 1 miliar, Abdurahman Ismail Syahbandar Rp 600 juta, Chumaidi Zaidi Rp 650 juta, dan khusus Zoerman Manap akan meminta langsung kepada Endria selaku kontraktor sehingga uang ketok palu yang harus disiapkan seluruhnya sejumlah Rp 15,4 miliar. Ada pula pertemuan yang membahas uang tambahan untuk anggota Komisi III DPR yang seluruhnya Rp 2,3 miliar.

Duit untuk pimpinan dan anggota DPRD Jambi menurut jaksa berasal dari rekanan Pemprov Jambi. Permintaan duit dari DPRD selalu dibahas Zumi Zola bersama orang-orang kepercayaannya.

“Sebagai realisasi uang ketok palu, sejak bulan Januari 2017 sampai Mei 2017, Kusnidar membagikan uang kepada anggota DPRD Provinsi Jambi secara bertahap seluruhnya berjumlah Rp 8,9 miliar,” sebut jaksa.

Berikut rincian aliran uang berdasarkan dakwaan KPK. Fraksi Demokrat Nasri Umar, Zainal Abidin, Hasani Hamid, Nurhayati, Effendi Hatta, Rahmah dan Suliyanti. Masing-masing mendapatkan uang ketok palu Rp 200 juta. Fraksi Golkar Sufardi, Nurzain, M Juber, Popriyanto, Tartiniah, Ismet Kahar, Gusrizal dan Mayloeddin masing masing mendapatkan uang ketok palu Rp 200 juta.

Fraksi PDI Perjuangan Zainul Arfan, Elhelwi, Misran, hilalati Badri dan Luhut Silaban masing masing mendapatkan uang ketok palu Rp 200 juta. Sedanggkan Melihaira hanya mendapatkan uang Rp 100 juta. Fraksi Gerindra Budi Yako, Chairil, Bustomi Yahya, dan Yanti Maria masing mendapatkan uang ketok palu Rp 200 juta dalam dua kali penerimaan. Sedangkan Muhammadiyah hanya menerima bagian uang Rp 150 juta dalam dua kali penerimaan.

Fraksi PKB Syofian Ali, Tadjudin Hasan, Fahrurozi, Muntalia, Sainuddin dan Eka Marlina masing-masing mendapatkan uang ketok palu sejumlah Rp 200 juta dalam dua kali penerimaan. Fraksi PAN Hasim Ayub, Agusrama dan Wiwit Iswara mendapatkan masing-masing uang ketok palu Rp 100 juta. Sedangkan Supriyono hanya menerima bagian uang Rp 50 juta.

Fraksi PPP Syofian, Mauli, Parlagutan dan Hasan Ibrahim masing-masing mendapatkan uang ketok palu Rp 200 juta dalam dua kali penerimaan. Fraksi Bintang Reformasi Rudi Wijaya, Rahmad Eka Putra, Suprianto dan Nasrullah Hamka masing-masing mendapatkan uang ketok palu Rp 100 juta. Fraksi Restorasi Nurani Cekman, Jamaluddin, Isrono, Edmon, Salam HD dan Kusnindar masing-masing mendapatkan uang ketok palu sejumlah Rp 200 juta.

Jaksa dalam surat dakwaan juga memaparkan pemberian terkait APBD TA 2018. Penyerahan uang ketok palu kedua ini dilakukan lewat perwakilan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi yakni M Juber selaku anggota DPRD dari Fraksi Golkar menerima uang ketok palu untuk dibagikan ke 7 anggota Fraksi Golkar Rp 700 juta. Tadjudin Hasan, selaku anggota DPRD Fraksi PKB menerima uang ketok palu untuk dibagikan kepada 6 anggota Fraksi PKB sejumlah Rp 600 juta.

Pembagian uang ketok palu di rumah dinas Saipuudin. Jaksa menyebut ada tiga kantong plastik hitang berisi duit Rp 1,7 miliar yang diperuntukkan kepada tiga perwakilan fraksi, yakni Fraksi PAN sejumlah Rp 400 juta, Fraksi Demokrat Rp 800 juta dan Fraksi Gerindra Rp 500 juta.

Sementara, Wakil Bupati Sarolangun Hilalatil Badri juga membantah turut menerima uang ketuk palu. Ia mengaku jika dirinya tidak tahu menahu soal pembahasan APBD 2017 dan 2018. karena sejak September 2016 sudah mundur dari DPRD.

“Bahkan jauh dari itu saya sudah tidak aktif karena turun sosialisasi,” katanya.

Hilal mengaku tak menerima gaji di Bulan Oktober 2016 dan sudah menerima SK pemberhentian dari Menteri dalam negeri pada Desember 2016. Selanjutnya dirinya digantikan oleh Syamsul Anwar.

“Semua buktinya saya bawa dan saya perlihatkan,” katanya.

Soal tuduhan menerima uang ketok palu, Hilal mengaku dirinya tidak pernah menerima.

Salam, Mantan politisi Hanura yang turut diperiksa juga turut membantah.

“Nggak paham kita. Kita hanya anggota,” elaknya.

Mantan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hasan Ibrahim, juga mengaku tidak tahu menahu soal pembahasan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017 dan 2018.

Hasan Ibrahim mengatakan, ia tidak ikut pembahasan RAPBD 2017 karena sudah dipecat dari PPP. Dikatakan Hasan Ibrahim, ia dipecat karena beda dukungan politik dengan partai saat Pilgub Jambi.

“Saat itu saya dukung Hasan Basri Agus. Karen tidak dukung Zumi Zola, saya dipecat dari PPP,” kata Hasan Ibrahim saat dikonfirmasi usai pemeriksaan di Mapolda Jambi.

“Jangankan pembahasan RAPBD 2017, Musrenbang saja saya tidak ikut. Tidak ikut semua,” ujarnya.

Hasan Ibrahim mengaku jika hari ini ia diperiksa sebagai saksi untuk 12 orang anggota DPRD Provinsi Jambi yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

“Diperiksa sebagai saksi,” tandasnya. (*)

News Feed