by

Tee Kim Teck Masuk DPT Jambi

Jaga Kondusifitas Pemilu, Pembuatan KTP-el WNA Ditunda

Warga asing Tee Kim Teck terlacak masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Jambi untuk Pemilu 2019. Publik berspekulasi apakah Pemerintah kecolongan atau ada unsur kesengajaan.

———————-

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengendus rausan WNA masuk dalam DPT pada pemilu 2019. Satu diantaranya warga asing bernama Tee Kim Teck terlacak masuk di DPT Kota Jambi.

“Dari data KPU RI, lalu hasil verifikasi faktual, kita menemukan 1 WNA yang masuk dalam DPT. Itu atas nama Tee Kim Teck, warga negara Malaysia yang kini tinggal di Kota Jambi,” kata Komisioner KPU Kota Jambi, Aditya Diar.

Tee Kim Teck adalah warga Keturuan Tionghoa asal Malaysia. Di Jambi, Tee Kim Teck tinggal bersama keluarganya di Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Kesehariannya, Tee Kim Teck adalah seorang pengusaha. Dia merupakan 1 dari 10 WNA di Jambi yang memiliki e-KTP.

“Kita tindaklanjuti lagi, bagaimana bisa warga negara asing masuk dalam DPT. Apakah ada kesalahan data atau bagaimana,” tegas Aditya.

Menurutnya, KPU juga akan mendatangi lokasi rumah Tee Kim Teck. Dia menegaskan jika memang betul statusnya warga negara asing, maka KPU akan mecoret namanya dari DPT.

“Karena tidak boleh WNA masuk dalam DPT,” ujar Aditya.

Dari data Dinas Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Jambi, total ada 10 WNA di Jambi yang memegang e-KTP. Sepuluh orang asing yang terdata memiliki e-KTP di Kota Jambi itu ialah warga negara Korea Selatan, India, Pakistan, Malaysia, Taiwan, dan Maroko.

Kabid Pendaftaran Penduduk Dukcapil Kota Jambi Nawawi mengatakan setiap WNA yang memilik e-KTP diperbolehkan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Mengenai temuan KPU, dia akan melakukan pengecekan terlebih dahulu.

“Buat orang asing yang memiliki e-KTP itu status warga negaranya tercantum di e-KTP itu. Lalu orang asing yang memiliki e-KTP memiliki masa berlakunya, terkait tinggal berapa lama lagi masa berlakunya orang asing itu berada di Indonesia yang dikeluarkan oleh Imigrasi,” kata Nawawi.

Selain di Jambi, temuan serupa terjadi di Yogyakarta. Bawaslu DIY bahkan menemukan ada 103 WNA yang masuk DPT. Kemudian, dari Bekasi dua WNA juga masuk dalam DPT Pemilu 2019. Kedua WNA itu adalah Jewel Lee La Russa (30), WN Amerika dan Jemima Maquiling (44), WN Filipina.

KPU menegaskan pada prinsipnya setiap WNA tidak memiliki hak pilih di Indonesia.

“Yang punya data WNA kan Dukcapil, kami dikasih 103 ya kami akan selesaikan data itu. Secara bersamaan KPU membuka diri, misalnya masih ada laporan dari masyarakat. Negara kita kan besar, kurang lebih ada 190 juta (di DPT) berarti penting bagi KPU, semangatnya transparan dan terbuka,” ujar komisioner KPU Viryan Aziz kepada wartawan, Selasa (5/3/2019).

Ia menegaskan pihaknya sudah mengeluarkan instruksi ke KPUD untuk mengecek 103 WNA yang terlacak masuk dalam DPT. Menurutnya, verifikasi masih terus berjalan.

“Kita tak tahu ada kecurigaan dari publik, menyampaikan data tertentu, ya kita verifikasi juga. Tapi prinsipnya adalah WNA tidak bisa memilih,” imbuhnya.

Selain itu, ia menegaskan KPU membuka apabila ada laporan dari masyarakat.

“Saat ini, kami sudah meminta seluruh jajaran kpu kabupaten kota melakukan pengecekan. Mungkin kah lebih dari 103? kita belum tau. Tapi kalau Dukcapil memberikan 103 mungkin cuma 103, tapi kita lihat hasilnya nanti kan sedang dicek,” katanya.

Untuk diketahui, masuknya sejumlah WNA ke dalam DPT Pemilu menghangat sepekan ini. Awalnya, isu ini dianggap hoax. Namun, belakangan fakta tersebut mulai terkuak. Masuknya WNA dalam DPT semakin memperkuat spekulasi banyak pihak tentang potensi mobilisasi massa untuk kepentingan calon tertentu di Pilpres.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai ada kekeliuran yang terjadi saat pencocokan dan penelitian di lapangan. Sehingga ada temuan WNA yang miliki KTP-el masuk DPT.

“Kesalahan administrasi menurut, itu terjadi tidak bisa membedakan KTP untuk penduduk (WNI) dengan KTP untuk orang asing, ya manusia biasa, kekeliruan sehingga masuk ke daftar pemilih,” ujar Jusuf Kalla saat ditemui di kantor Wapres,Selasa (5/3/2019).

Secara tampilan, warna, dan bentuk, KTP-el untuk WNI dan WNA tidak ada perbedaan mencolok. Letak perbedaan diantara keduanya hanya pada kolom kewarganegaraan dan tahun berlaku, serta penggunaan bahasa inggris pada elemen data WNA.

Pada KTP WNA kolom kewarganegaraan diisi dengan negara asal dan tahun berlaku sesuai dengan izin tinggal.

“Ya ini sekali lagi hanya kesalahan administratif, kesalahan penempatan. Jadi solusinya ya diperiksa, kan berkali-kali nanti diperiksa oleh camat, lurah, kemudian di TPS juga diperiksa. Jadi (seharusnya) tidak akan bisa lolos juga,” jelas JK.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) memastikan pengajuan KTP elektronik (KTP-el) untuk WNA ditunda sementara untuk menjaga suasana Pemilu 2019 tetap kondusif.

WNA dalam kondisi tertentu diwajibkan memiliki KTP-el yang diatur dalam Pasal 63 UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Yaitu sudah memiliki izin tinggal tetap, berusia 17 tahun, dan sudah atau pernah menikah.

Sebelumnya, kepemilikan KTP-el oleh WNA di Cianjur, Jawa Barat sempat membuat heboh publik beberapa waktu lalu karena muncul menjelang Pemilu 2019. Bukan hanya Cianjur, rupanya KTP-el atas nama WNA juga meluas di sejumlah daerah, termasuk di Provinsi Jambi.

BPN Curiga Operasi Politik

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ragu KPU bisa menyelesaikan masalah soal data WNA ini.

“Sejak bergulirnya isu e-KTP WNA, banyak pihak yang mencium aroma tidak sedap. Dari dipersoalkannya kembali DPT sampai adanya dugaan WNA masuk di dalam DPT.

Dengan temuan dukcapil ini, secara nyata dan meyakinkan bahwa ada WNA masuk dan terdaftar di DPT. Tidak tanggung-tanggung, dari 1.600 WNA pemilik e-KTP yang ditelusuri, ditemukan 103 orang di antaranya yang terdaftar di dalam DPT,” kata juru debat BPN Prabowo-Sandiaga, Saleh Daulay, kepada wartawan.

Temuan Dukcapil itu, menurutnya, menimbulkan banyak tanda tanya. Saleh menyoroti soal siapa yang memasukkan data WNA tersebut ke DPT. Dalam UU, diatur kemungkinan WNA memiliki e-KTP, namun tidak berhak punya suara dalam pemilu.

“Bagaimana cara memastikan validitas atas informasi itu?” tuturnya.

Saleh menegaskan, kubu Pabowo-Sandiaga tidak punya niat untuk mencari persoalan dalam pelaksanaan pemilu. Hanya, kata politikus PAN ini, wajar jika ada pertanyaan yang muncul dari persoalan semacam itu.

“Diperlukan jawaban yang meyakinkan dari pihak-pihak terkait agar masalah ini bisa dituntaskan. Tentu tidak elok jika masalah seperti ini nanti menjadi tinta kotor dalam penyelenggaraan pemilu,” kata Saleh.

Anggota DPR ini pun ragu jumlah WNA yang masuk DPT hanya 103 orang.

“Kelihatannya KPU hanya akan menelusuri data yang diperoleh dari Dukcapil. Bagaimana dengan yang data lain? Apakah memang hanya segitu jumlahnya?” tegasnya. (*)

News Feed