by

Harta Haram Bupati

Dibidik KPK, Periode Kedua Naik Empat Kali Lipat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengendus ketidakwajaran harta kekayaan sejumlah pesohor di Provinsi Jambi. Ada kepala daerah yang kekayaannya melonjak empat kali lipat di periode kedua menjabat.

————————

Pukul satu siang, Senin 4 Maret 2019. Bupati Batanghari Syahirsah tampak buru-buru masuk ke ruang utama Kantor Gubernur Jambi. Beberapa menit berselang, Walikota Sungai Penuh Asafri Jaya Bakri (AJB) ikut menyusul. AJB langsung masuk ruang kerja Wakil Gubernur Jambi yang berada di bagian tengah. Menyusul Bupati Kerinci, Adirozal yang juga langsung masuk ruang Kantor Gubernur.

Tiga kepala daerah itu dikonfrontir oleh KPK terkait harta kekayaan yang diperoleh selama menjabat. Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah mengatakan, tidak hanya tiga orang, tapi KPK melakukan pemeriksaan LHKPN terhadap 14 kepala daerah.

“Untuk menjaga integritas para penyelenggara negara di Jambi, mulai 4-6 Maret 2019, tim KPK ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan LHKPN terhadap 14 orang penyelenggara negara,” ujarnya, saat di konfirmasi, Senin (4/3/2019).

Sumber Jambi Link di Pemprov Jambi menjelaskan, tim KPK mengendus kepala daerah yang jumlah hartanya tidak wajar. Ada lonjakan harta oknum kepala daerah, baik berupa aset (Rumah, Tanah, Kebun, Kendaraan) maupun uang cash, yang naik berlipat-lipat secara tidak wajar selama menjabat.

Lonjakan harta dinilai tak wajar karena selain jumlahnya naudzubillah, oknum Kepala Daerah itu selama ini dianggap tidak taat melapor LHKPN. Karena itu, kehalalan sumber harta tersebut dipertanyakan KPK.

“Ada salah satu Kepala Daerah yang sedang dibidik. Kekayaannya melonjak empat kali lipat di periode kedua. KPK menggali kejanggalan itu. Misalnya dia bilang dapat penghasilan lain dari kebun, maka KPK cek dimana kebunnya? Apakah penghasilan kebun itu memang segitu?,”jelasnya.

Bupati Tebo Sukandar disela-sela acara penutupan pendidikan sekolah Polisi di SPN Jambi, Senin kemarin, mengaku KPK memang meminta keterangan terkait jumlah uang di rekening pribadi.

“Pemeriksaan terkait dengan rekening pribadi dan anak saya,” kata Sukandar yang mendapat giliran pemeriksaan pada Rabu besok. Sukandar menegaskan, siap memberikan keterangan.

“Insya Allah siap memenuhi,” ujar Bupati dua periode itu.

Setali tiga uang, Bupati Kerinci Adirozal juga diminta KPK menjelaskan status aset tanah. Tim KPK mendapat laporan ada kepemilikan aset tanah yang tidak wajar atas nama istrinya.

“Dipanggil karena terkait harta harta saya selama ini. Ada sebidang tanah atas nama istri saya. Tapi ketika di cek tidak ada sama sekali. Mungkin ada ke samaan nama saja. Maka itu saya di minta keterangannya” kata Adirozal yang baru beberapa jam saja dilantik menjadi Bupati dua periode itu.

Adirozal menegaskan pemeriksaan tersebut merupakan klarifikasi atas harta kekayaan yang dimiliki.

“Verifikasi, tidak ada persoalan,”katanya.

Bupati Batanghari Syahirsah usai pemeriksaan terlihat mengumbar senyum Kepada awak media yang sejak lama setia menanti. Namun, Bupati dua periode ini enggan membocorkan materi pemeriksaan. Ia malah mengarahkan wartawan mengecek LHKPN di website KPK.

“Kamu buka be disitu LHKPN, ini kan zaman keterbukaan, saya heran kalau kamu bertanya, berarti kamu dak canggih,” katanya.

Sementara Bupati Muaro Jambi Masnah Busro memastikan bakal hadir dalam pemeriksaan Selasa hari ini. Bupati perempuan pertama yang namanya sempat masuk dalam dakwaan gratifikasi Zumi Zola itu, menegaskan siap membawa data yang diminta KPK. Namun, Masnah merahasiakan data apa yang dimaksud.

“Iya, besok datang. Kita sudah siapkan semuanya. Data yang diminta sudah siap,” ujar Masnah dikonfirmasi di kantor Gubernur Jambi, Senin (4/3).

Kepala Bagian Humas Dan Protokol Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Muhammad Firdaus menegaskan bakal mendampingi Bupati Safrial untuk menjalani pemeriksaan di Kantor Gubernur Jambi.

“Apakah hartanya ada yang berkurang atau bertambah. Kalau bertambah, diklarifikasi sumbernya dari mana saja. Kan gitu. Karena ini sudah hal wajib para pejabat yang menjalankan Pemerintahan,”jelasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi M Dianto mengatakan, pemeriksaan berlangsung di tiga ruang berbeda. Menurutnya, KPK hendak memverifikasi dan mengkroscek seluruh harta pejabat negara.

“KPK datang untuk mengkroscek valid atau tidaknya data kekayaan. Misalkan seperti saya, punya mobil, motor satu, punya rumah itu betul tidak sesuai laporan yang saya sampaikan ke KPK,” jelas keluarga mendiang Mantan Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin itu.

Dianto mengatakan sebenarnya ada 22 orang yang diperiksa KPK. Namun, belakangan berubah hanya menjadi 14 orang. Selain itu, terdapat pula nama mantan Bupati Merangin yang dijadwalkan turut diperiksa.

“Setelah masa jabatan selesai tetap dicek lagi hartanya, apakah ada kenaikan atau pengurangan,”ujarnya.

Juru bicara KPK Febridiansyah menambahkan, para Bupati/Walikota yang diperiksa kekayaannya diminta menjelaskan secara terbuka informasi yang dibutuhkan. Mantan aktivis ICW itu mengatakan pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari upaya Pencegahan Korupsi. Sebagaimana diamanatkan UU 28 Tahun 1999 dan UU 30 Tahun 2002 pada KPK.

“Sebagai sebuah proses pemeriksaan, KPK akan melakukan klarifikasi beberapa informasi terkait kekayaan Penyelenggara Negara. Jika terdapat kekurangan informasi yang dilaporkan sebelumnya, maka diharapkan dalam proses pemeriksaan dapat dilengkapi,” jelasnya.

Febri mengingatkan keterbukaan terhadap masyarakat merupakan keniscayaan bagi pejabat publik. Sehingga jangan sampai ada kekayaan yang disembunyikan. “Kami percaya, ada itikad baik dari para Pejabat negara di Jambi untuk melaporkan kekayaannya semaksimal mungkin,” katanya. (*)

News Feed