by

Diskursus Pemilu 2019: Politik Balas Budi

Oleh Misda Mulya

DEMOKRASI meski telah banyak menimbulkan penafsiran, serta banyak kritik dan kendala dalam penerapannya, namun harus dipahami bahwa demokrasi pada dasarnya memiiki potensi untuk memberikan sesuatu yang baik bagi Indonesia terutama dalam mengahadapi kekuasaan yang represif. Demokrasi yang memandang adanya kesetaraan dalam politik dan dapat melindugi hak-hak individu, termasuk memperoleh kehidupan yang layak, hak berkumpul dan menyatakan pendapat serta hak-hak lainnya. Perlu disadari juga bahwa demokrasi merupakan sarana untuk memajukan kesejahteraan umum dan meningkatkan harkat manusia dan untuk mencapai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Nah, berbicara soal berkeadilan banyak masyarakat yang khawatir terlebih ini adalah tahun politik; ajangnya demokarasi, di mana terlalu banyak yang harus menjadi beban pikiran rakyat, selain menentukan pilihannya 01 atau 02, ditambah saat ini khawatirnya masyarakat terhadap “politik balas budi presiden” terhadap para pendukung maupun PARPOL pengusungnya. Sesuai mekanisme yang telah diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI tahun 1945 yang mengharuskan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai syarat sah pencalonan sebagai presiden dan wakil presiden. Ini menggambarkan bahwa peran PARPOL sangat strategis dalam suprastruktur perpolitikan di Indonesia.

Bahwa dengan sistem demokrasi yang demikian dengan mengaharuskan Capres dan Cawapres diusulkan oleh partai politik, sehingga praktek politik balas budi memang tidak dapat dihindari, sehingga hal mendasar inilah yang menjadi kekhawatiran khusus yang sedang dilirik dan dirasakan oleh masyarakat. Contohnya saja, awal pemerintahan bapak presiden Jokowi-JK yang mengangkat 16 mentri yang berasal dari Partai politk dan dari koalisi kerjanya yang terdiri dari 5 menteri dari PDI-P, 2 menteri dari Partai Golkar, 2 menteri dari Partai NasDem, 4 menteri dari PKB, 1 menteri dari PAN, 1 menteri dari Partai Hanura, dan 1 menteri dari PPP. Presiden Joko Widodo mensyaratkan, menteri-menteri tersebut harus melepaskan jabatan mereka di partai politik yang diikutinya.

Politik balas budi kerap menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia dimana beban psikis yang dirasakan oleh masyarakat dan kecemburuan-kecemburun sosial antar sesama kian memanas dan ganas.

Kekhawatiran masyarakat terhadap elaktabilitas presiden dalam menunjuk ataupun mengangkat kabinet-kabinet kerjanya yang dianggap kurang fair dalam pembutukan. Karna masyarakat melihat hadir semacam politk balas budi yang dihadiahkan presiden pemenang kepada para koalisi-koalisi yang telah mendukung dan memenangkannya di ajang demokrasi lalu.

Penulis merasa perlu ada catatan besar bagi masyarakat untuk melihat sisi baik dari politik balas budi itu sendiri. Silahkan anda kembali menoleh kebelakang begitu banyak pencapaian yang telah di hadirkan oleh para kabinet-kabinet kerja presiden contohnya saja:

Sri Mulyani yang menerima Penghargaan Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister in the World Award) di World Government Summit yang diselenggarakan di Dubai, Uni Arab Emirates, pada Februari 2018. Dikutip detikFinance dari situs Kemenkeu.go.id, Minggu (15/4/2018), menurut FinanceAsia, Sri Mulyani dinilai berhasil membawa perkonomian Indonesia ke arah yang lebih baik. Sri Mulyani dianggap berhasil memanfaatkan kesempatan kemajuan ekonomi global untuk mereformasi struktur keuangan pada 2017 sehingga dapat bertahan saat terjadi kenaikan suku bunga di Amerika Serikat. Dia mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas kerja kolektif pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo, khususnya di bidang ekonomi.

Kemudian ada nama Mentri PUPR Basuki Hadimuljono yang menerima penghargaan International Lifetime Contribution Award 2017 dari Perhimpunan Insinyur Jepang atau Japan Society of Civil Engineers (JSCE) pada Juli 2017.

Basuki merupakan tokoh Indonesia pertama yang menerima penghargaan ini karena dinilai berhasil dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia Dirinya juga pernah menerima penghargaan dari Asean Federation Engineering Organization(AFEO) atau organisasi insinyur di Asean untuk kategori AFEO Distinguished Honorary Fellow pada acara 34th Conference of The Asean Federation of Engineering Organization (CAFEO) pada November 2016 di Puerto Princessa, Palawan, Filipina.

Dia mendapat penghargaan karena kontribusinya dalam bidang keinsinyuran di Asean. Disamping itu juga diberikan penghargaan Asean untuk proyek infrastruktur yakni pengembangan Jalan Lingkar Nagreg, Jembatan Merah Putih di Ambon dan Telkomsel Merah Putih. Proyek-proyek tersebut dianggap merupakan solusi signifikan di lingkungannya.

Lalu, siapa yang tidak mengenal mentri Susi Pudjiastuti, mentri kelautan yang dengan keberaniannya menenggelamkan kapal-kapal besar tanpa izin mondar-mandir di laut Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang menerima penghargaan Seafood Champion Award dalam acara Seaweb Seafood Summit pada Juni 2017 di Seattle, Amerika Serikat.

Menteri Susi dianugerahi penghargaan kategori kepemimpinan (leadership) dari empat kategori yang ada, yaitu innovation, vision, advocacy, dan leadership. Karna memberantas praktik penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal unreported and unregulated fishing) oleh kapal asing dan lokal yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI), salah satu mentri yang tidak hadir melalui jalur partai.

Nampaknya, Politik balas budi kerap dianggap negatif oleh masyarakat, padahal selama orang-orang yang ditunjuk adalah orang-orang yang berkompeten di bidangnya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Penulis beropini bahwa politik balas budi masih sehat dan baik untuk Indonesia. Yang gak sehat itu kalau presiden hanya menangkat orang-orang yang tidak sesuai dengan kemampuannya yang dimiliki.

Sehingga penulis berharap masyarakat Indonesia bisa menjadi orang-orang yang lebih bijak dengan mengahadapi tantangan global yang semakin mengganas nantinya. Sekali lagi, tulisan ini murni keinginan penulis agar kita semua dapat melihat sisi baik dari politik balas budi itu sendiri, diluar kepentingan politik penulis (karna penulis masih menjadi perabah pemilih). (***)

Penulis adalah Mahasiswa Ilmu politik | Wakil Ketua OK RISPEN Universitas Jambi

News Feed