by

Negosiasi Freeport dari Nol

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan sewaktu ia mulai menduduki jabatannya, negosiasi divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia dimulai dari nol.

“Waktu saya ditugaskan di sini, itu ditinggalkan semua. Start dari nol perundingannya,” kata Jonan di kantornya, Rabu (20/2/2019).

Ia menjelaskan apapun yang terjadi sebelumnya tidak bisa dijadikan dasar lagi, karena kalau itu dijadikan dasar tidak mungkin RI bisa rebut 51% saham Freeport. Ia juga mengomentari etika seorang pejabat publik, hendaknya tidak banyak komentar soal kinerja pemerintahan setelah tak menjabat.

Ia mengatakan saat usai menjabat jadi menteri perhubungan, sampai sekarang ia tidak pernah komentar ke media soal kinerja menteri yang kini menjabat. “Setiap masa itu tantangannya beda-beda, dan caranya beda-beda sepanjang tidak melanggar hukum dan etika,” paparnya.

Sebelumnya, Jonan menjawab lagu lama dan pembelaan Sudirman Said terkait surat yang pernah ia terbitkan 2015 lalu yang disebut-sebut surat perpanjangan izin operasi Freeport.

Sebagai pembelaan, Sudirman mengatakan surat tersebut tak lepas dari pertemuan antara bos Freeport McMoran saat itu James R Moffet dan Presiden Joko Widodo.

“Surat 7 Oktober 2015. Jadi surat itu seolah-olah saya yang memberikan perpanjangan izin, itu persepsi publik,” kata Sudirman.

Jonan memaparkan, sejak ia dilantik pada 14 Oktober 2016, saat itu bos Freeport McMoran sudah diganti. “Waktu saya itu sudah Adkerson (Richard Adkerson), bukan Moffet saya tidak kenal Moffet,” kata Jonan dalam konferensi pers di ESDM, Rabu (20/2/2019).

Sewaktu ia menjabat sebagai menteri, Jokowi sebagai presiden pun hanya memberi 4 instruksi yakni; stabilitas investasi, divestasi, kelangsungan operasi setelah 2021, dan smelter. “Akhirnya kami tim menteri negosiasi dan hasilnya kaya sekarang,” kata dia.

Ia memaparkan selama 2 tahun itu Presiden Jokowi tidak pernah ada agenda terima khusus Richard Adkerson, berunding berdua, lalu hasil perundingannya diperintahkan ke menteri. “Tidak pernah seperti itu.”

Untuk periode sebelumnya, Jonan menegaskan memang ada perjanjian-perjanjian tapi saat itu dia belum menjabat. “Kami udah bilang tidak mau, pokoknya 51% tidak mau nunggu 2021 dan penerimaan negara lebih besar,” tegasnya. (*)

News Feed