by

Patgulipat Rotasi Pejabat

Jika ada Jual Beli Jabatan Lapor KPK

Belum genap sepekan menjabat Gubernur, Fachrori Umar langsung manuver. Pejabat Eselon III dan IV Pemprov Jambi bakal dirotasi. Sebagian terpaksa nonjob. Publik berharap tidak ada lagi praktik patgulipat dibalik rotasi pejabat.

———————-

U (inisial nama), ASN Pemprov di salah satu OPD gelisah bukan main. Dia harap-harap cemas. Menanti jadwal rotasi. U sudah tak sabar memangku jabatan.

Sejak Nonjob di era Gubernur Zumi Zola setahun lalu, U merasa terpuruk. Ia tak bisa lagi hidup bermewah-mewah. Tak bisa ganti mobil baru, beli kebun, makan enak dan beli pakaian mahal. U terpaksa puasa, menahan diri dalam kesederhanaan.

Padahal, sewaktu menjadi pejabat, U sudah merasa jadi orang kaya. Mudah saja gonta-ganti mobil. Plesiran ke luar negeri. Apa saja dibeli. Maklum, sebagai pejabat, kemewahan dan kekayaan begitu mudah didapat. Tanpa kerja keras penuh keringat. Cukup memanipulasi anggaran, kebutuhan uang beres seketika.

“Kemarin nama saya masih ada. Ndak tau posisinya sekarang. Khawatir juga sih,” ujar U kepada Jambi Link.

U menjelaskan, ia sudah sejak lama mengincar jabatan eselon IV di salah satu OPD basah. Bukan tanpa alasan, U sudah terlalu capek puasa. Ia mengaku punya peluang masuk kabinet lagi di era Gubernur Fachrori.

“Sebenarnya sudah lama nama-nama ini diatur. Tapi proses pelantikan ditunda terus. Mungkin menunggu Gubernur defenitif,” ujarnya.

Menurut U, selain dirinya ada banyak ASN yang akan mendapat posisi baru. Sebagiannya pula akan nonjob. Menjelang proses pelantikan, U malah ragu. Jangan-jangan namanya hilang dari bursa pejabat yang hendak dilantik.

“Sampai sekarang saya terus mantau waktu pelantikan. Khawatir saja kalau tidak jadi,” katanya.

Nama-nama yang bakal dilantik memang sudah berada di kantong BKD. Menurutnya, nama-nama itu sudah diuji dan disesuaikan dengan selera pimpinan. Pejabat yang hendak dilantik, harus memenuhi kriteria. Minimal punya loyalitas tinggi.

“Kalau lobi untuk jadi pejabat, tentu iya. Polanya aja yang beda. Tapi saya tidak pakai uang. Cuma lobi-lobi aja. Kalau ada yang lain pakai uang, saya tidak tahu,” imbuh S, ASN lainnya.

S mengaku, siap melaksanakan perintah apa saja. Yang penting jadi pejabat. Meskipun harus menjadi tim sukses.

“Disuruh jadi tim sukses pun kita siap,” katanya tanpa malu-malu.

Kemarin, Gubernur Fachrori menggelar rapat tertutup. Seluruh kepala dinas diminta hadir. Informasinya, rapat berkenaan dengan konsolidasi kabinet, salah satunya menyangkut rotasi pejabat.

Sekda Provinsi Jambi M Dianto membenarkan ada ratusan pejabat yang bakal diputar.

“Iya…ratusan,” singkatnya, usai mengikuti rapat tertutup.

Dianto masih merahasiakan jadwal pelantikan. Menurutnya, agenda pelantikan menunggu kesiapan Gubernur.

“Insyaallah. Tergantung pak Gubernur,” ujar keluarga mendiang Zulkifli Nurdin itu.

Pengamat Kebijakan Publik Dr Dedek Kusnadi menilai, sebaiknya publik dan aparat hukum memberi perhatian khusus terhadap proses penempatan orang-orang pada jabatan stategis di pemerintahan daerah. Dedek menilai proses tersebut rawan dengan praktik korupsi.

“Kami mohon Kemendagri untuk memperhatikan secara serius proses rotasi pejabat di Jambi,” ujarnya.

Menurut Dedek, kasus penangkapan Bupati Klaten Sri Hartini menjadi contoh nyata bahwa pengisian posisi pejabat daerah menjadi lahan basah untuk korupsi.

Seperti kasus jual beli jabatan juga terjadi di Cirebon, Jawa Barat. KPK menetapkan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra sebagai tersangka korupsi karena menerima hadiah atau janji sehubungan dengan mutasi, rotasi dan promosi jabatan di pemerintahan Cirebon pada Kamis, 25 Oktober 2018 lalu.

KPK menyangka Gatot melalui ajudan bupati memberikan uang suap senilai Rp100 juta sebagai imbalan mutasi dan pelantikan Gatot sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pemerintah Cirebon.

Dedek menegaskan, KPK menengarai permasalahan tersebut tak hanya dijumpai di Klaten, Cirebon, tapi juga di daerah lain di Indonesia.

Dedek mengatakan, kasus dengan modus lelang jabatan seperti yang terjadi di Klaten dan Cirebon pertama kalinya ditangani KPK. Selama ini, banyak informasi yang masuk adanya jual beli jabatan dan kerap dianggap hal yang lumrah.

“Masyarakat kalau mengetahui hal berhubungan bayar pejabat untuk mendapatkan posisi tertentu, adukan ke pengaduan masyarakat KPK atau saber pungli,” tegasnya. (*)

News Feed