by

Jejak Migas PT PBMSJ di Tahura

TAMAN Hutan Raya (THR) Sultan Thaha Saifuddin (STS) banjir praktik Illegal Driling. Pertamina EP memastikan mitra kerjanya PT Prakarsa Betung Meruo Senami Jambi (PBMSJ) bersih, tidak terlibat praktik Ilegal Driling. Sumur-sumur Migas yang dikelola PBMSJ di kawasan Tahura itu, diklaim legal dan berizin.

Masyarakat yang mengais rizki dari praktik ilegal driling hingga merambah kawasan Tahura di Kabupaten Batanghari, sepenuhnya tak mau disalahkan. PBMSJ jadi kambing hitam. Mereka berdalih, seharusnya PBMSJ yang juga beroperasi dikawasan Tahura itu, mestinya juga dilarang. Kenapa kok cuma masyarakat yang  tak boleh? Begitu keluh mereka.

Masalah CSR juga disinggung. Kemana distribusi CSR selama ini? Untuk siapa?

Mereka mencontohkan, salah satu warga sebut saja J, bisa menyelesaikan rumah ibadah. J bahkan bisa menyekolahkan banyak anak-anak tak mampu. Padahal J cuma mengandalkan pendapatan dari Illegal Drilling.

Begitu kayanya J. Bagaimana jika CSR Pertamina maupun PBMSJ itu disalurkan sepenuhnya untuk masyarakat. Tentulah masyarakat sejahtera. Begitu fikir mereka.

“Hingga saat ini apa yang mereka berikan pada masyarakat. Mana CSR mereka?,”ujar Toyib, salah satu warga yang protes terhadap gencarnya pemberitaan mengenai Illegal Driling.

Kekecewaan Toyib tak sepenuhnya benar. Sebab PBMSJ beroperasi secara legal. Sementara mereka ilegal. Persoalan CSR, Pertamina selama ini mengklaim rutin menyalurkan.

Namun, Toyib hanya meminta keadilan. Ia mengusulkan, sebaiknya pemerintah membuka tambang rakyat. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir lagi mencari nafkah. Tidak khawatir lagi menambang.

“Kalau perusahaan boleh, kita juga boleh donk,” keluhnya.

Data yang berhasil dihimpun dari Pertamina EP, PBMSJ adalah pemegang konsesi pertambangan di dalam kawasan Tahura Sultan Thaha Saifuddin. Artinya, operasional PBMSJ di Tahura memang legal. Kecuali jika mereka beroperasi atau menambang diluar izin konsensi.

PBMSJ bermitra dengan Pertamina EP melalui sistem Technical Assistance Contract (TAC). Kemitraan berlangsung selama 20 tahun. Dimulai sejak 14 Agustus 2002. Dan akan berakhir 14 Agustus 2022. Artinya, masih sisa tiga tahun lagi.

PBMSJ mengelola sebagian kecil dari luasan WKP Pertamina di Jambi. WKP PBMSJ ada dua, Blok Muaro Senami dan Blok Betung. Keduanya terletak di Kabupaten Batanghari. Blok Muaro Senami luasnya 23.96 KM. Sedangkan Blok Betung 5.13 KM.

PBMSJ mengelola ratusan sumur. Baik sumur lama maupun baru. Sebagian sumur berstatus suspend alias tidak produksi. Sedangkan sumur produksi hanya ada 21 titik. Total sumur yang di bor PBMSJ 9 titik. Dengan 1 sumur dryhole (sumur kosong alias tidak ada minyaknya). Semua sumur Produksi berada di Tahura.

“MoU mereka dengan KLHK ada. Dan selalu diperpanjang 5 tahun sekali. Bentuknya antara MoU atau PKS (Perjanjian Kerjasama),”kata Septrianur Kurniawan, Goverment dan Public Relation Analyst PT Pertamina EP Asset 1.

Jadi, kata pria yang akrab disapa Rian itu, dari seluas tertentu WKP Pertamina, WKP yang belum atau tidak dikelola bisa dikontrakkan. Menurutnya, PBMSJ juga punya perjanjian kerjasama dengan Tahura yang berlaku 5 tahun. Izin itu sudah habis 31 Oktober 2018 lalu. Dan sudah diperpanjang lagi sampai 2023.

“Nah, dasar perjanjian kerjasamanya itu adalah izin dari KLHK,”singkatnya.

Kedepan, apakah Pertamina masih menyerahkan pengelolaan WKP Betung dan Senami kepada PBMSJ?

“Belum ada pembicaraan kearah sana mas. Yang pasti sedang dikaji PEP Pusat. Apakah di perpanjang atau diambil alih Pertamina EP Field Jambi,”katanya.

Rian juga menanggapi ihwal isu praktik Illegal Driling yang merambah kawasan Tahura itu.

“Terkait isu illegal drilling yang melibatkan perusahaan atau oknum, jika memang ada laporan dan bukti-buktinya, ditujukan saja kepada Pertamina EP. Tentu akan ditindaklanjuti.

Pertamina EP sangat terbuka jika ada laporan-laporan semacam itu ke kami. Untuk dapat di investigasi lebih lanjut,”jelasnya.

Tahura Sultan Thata Syaifuddin atau disingkat THR STS merupakan kawasan hutan yang ditetapkan pada tahun 2001. THR STS, sebelumnya merupakan kawasan Hutan Senami melintas di tiga Kecamatan antara lain Bajubang, Muara Bulian, dan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.

Sebelum ditetapkan sebagai kawasan THR, status dan fungsi kawasan Hutan Senami pernah mengalami beberapa kali perubahan. Antara lain pada tahun 1933, 1987, 1999 dan 2001.

Berdasarkan data TAC Pertamina EP-PT PBMSJ (2014), area Betung 60% terletak didalam area THR STS. Sedangkan 40% berada di luar kawasan THR STS. Sementara area Meruo Senami 100% berada didalam THR STS.

Area Betung dan Meruo Senami sendiri dimasukan dalam kawasan THR STS bertepatan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehutanan No. 94/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001.

Artinya, ketika ditetapkan sebagai Tahura, lokasi eksplorasi minyak di area Betung dan Meruo Senami “tercaplok” didalamnya.

Baru-baru ini, DLH Batanghari menemukan lebih dari 50 titik sumur ilegal berada dikawasan Tahura. Setahun belakangan, kawasan Tahura memang banyak terjadi praktik Illegal Drilling.

Menjelang kontrak kerjasama dengan Pertamina berakhir, wilayah kerja PBMSJ justru tercabik-cabik oleh praktik Illegal Drilling. Yang saat ini makin meluas. Pelakunya warga setempat maupun pendatang. Padahal, dulu, kawasan ini tak pernah dijamah pelaku Illegal Driling.

Mungkinkah masalah ini akan menjadi hambatan PBMSJ mendapat perpanjangan kontrak dari Pertamina? Ataukah malah sebaliknya?

Adel Syaf, Humas PBMSJ saat berita ini diturunkan belum bisa memberikan penjelasan.

“Mungkin lebih tepat dan komplit diskusinya langsung dengan pak Hendri HSSE kami. Karena beliau yang handel masalah illegal drilling dan lingkungan dengan DLHK,”ujarnya awal Februari 2019 lalu.

Adel Syaf menjanjikan akan memfasilitasi wawancara dengan Hendri, HSSE PBMSJ. (*)

News Feed