by

Rocky Mengorek Unintended Consequences Jokowi

Pernyataan Rocky Gerung terkait kritik jalan tol yang dibangun di era Jokowi dalam acara ILC menarik untuk dicermati. Ia menilai bahwa pembangunan jalan tol memberikan dampak negatif karena memisahkan jarak antar warga serta menurunkan pendapatan ekonomi masyarakat. Apakah benar demikian?

ROCKY Gerung, salah satu pengkritik yang vokal terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah menghadapi masalah hukum. Ia tengah dilaporkan terkait pernyataannya soal “kitab suci fiksi”.

Meski tengah mengikuti proses hukum tersebut, Rocky tidak juga berhenti untuk berceloteh. Hal itu kembali ia tunjukkan ketika menjadi narasumber di Indonesia Lawyers Club (ILC) beberapa hari lalu.

Kala itu, Rocky tidak hanya memberikan penjelasannya terkait kasus “kitab suci fiksi” saja, namun ia membawa audiens kepada apa yang ia sebut sebagai kesalahan berlogika dalam konteks pembangunan jalan tol.

Rocky menyebut di balik dari pembangunan tol yang dianggap sebagai keberhasilan pemerintah itu, ada other side of the story atau cerita lain dari logika pembangunan yang dibanggakan tersebut. Sebab, adanya pembangunan jalan tol nyatanya juga membawa dampak negatif, misalnya terhadap para pedagang di jalur-jalur jalan yang sebelumnya dilalui karena tidak lagi disinggahi pengendara.

Dia mencontohkan ketika jalan tol Jokowi berhasil membuat jarak tempuh ke Solo menjadi 6 jam saja, maka pedagang-pedagang di banyak daerah antara Jakarta ke Solo menjadi sepi pengunjung karena adanya jalan tol tersebut.

Pada titik tersebut pernyataan Rocky memang bisa dibenarkan. Namun, apakah dengan demikian pembangunan Jokowi tersebut bisa dianggap salah secara keseluruhan?

Konsekuensi yang Tidak Direncanakan

Jika diperhatikan, memang konsekuensi positif pembangunan jalan tol adalah perkembangan progresif pada kualitas kehidupan sosial dan ekonomi. Mobilitas fisik yang cepat menjadi kunci pemberdayaan semua sektor. Mobilitas distribusi produk, wisata dan pertukaran lintas kebudayaan berlangsung dengan lebih cepat tanpa takut tersendat.

Walaupun demikian, perlu disadari bahwa setiap pembangunan–termasuk jalan tol–juga memberi konsekuensi lain yang mungkin tidak menguntungkan negara dan masyarakat.

Dalam hal ini, kebijakan infrastruktur pada akhirnya akan menghasilkan unintended consequences atau konsekuensi yang tidak direncanakan. Konsep ini salah satunya diperkenalkan oleh Robet K. Morten dalam tulisannya berjudul The Unanticipated Consequences of Purposive Social Action.

Morten menilai  kebijakan publik yang baik pada dasarnya tidak hanya sebatas soal satu sasaran kebijakan atau tujuan yang positif semata, tapi di sisi lain juga harus melihat konteks yang lebih besar, termasuk mengantisipasi bagaimana dampak negatif tak terelakkan yang ditimbulkannya.

Hal inilah yang disorot oleh Rocky Gerung dalam konteks pembangunan jalan tol. Rocky berpendapat bahwa sebenarnya pembangunan jalan tol memiliki banyak dampak negatif.

Menurutnya, adanya pembangunan jalan tol di mana-mana justru menjadi pembelah masyarakat. Ia membuat contoh dengan menganalogikan Presiden Jokowi yang karena jalan tol dapat menempuh perjalan hanya 6 jam ke Solo, namun membuat ratusan warung tegal (warteg) tidak disinggahi oleh Paspampres beserta rombongannya itu.

Artinya, tidak terjadi spill-over effect atau efek limpahan bagi masyarakat dari keberadaan jalan tol tersebut. Lebih lanjut ia mengatakan seharusnya pembangunan jalan tol  juga melihat keadaan yang dialami masyarakat sekitar proyek tersebut.

Argumentasi Rocky tentu saja logis, terlihat dari misalnya pada tol trans Jawa yang mengancam masyarakat yang menggantungkan hidupnya di jalur Pantura. Secara pelan tapi pasti, kelompok masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil menengah akan merasakan dampaknnya dan terancam usahanya akibat jalan tersebut.

Hal ini sejalan dengan pendapat pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna yang menyebut kondisi tersebut akan berdampak pada omzet yang menurun hingga gulung tikar.

Konteks unintended consequences ini juga berlaku pada kebijakan Jokowi lainnya, misalnya terkait kebijakan BBM satu harga. Seperti diketahui, selama ini ada ketimpangan harga BBM antara di Pulau Jawa dengan di wilayah timur Indonesia, terutama Papua.

Adanya kebijakan satu harga tersebut tentu mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat. Namun, di sisi lain, kebijakan Jokowi juga menelan ongkos yang tidak murah dan harus ditanggung kerugiannya oleh Pertamina sebagai perusahaan pelat merah yang bertanggungjawab pada distribusi BBM.

Hal itu pernah diungkap oleh Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPB), Noviandri yang menyebut penyaluran BBM satu harga membuat Pertamina menanggung kerugian distribusi hingga Rp 1 triliun.

Pada titik ini, bisa dipahami bahwa Rocky Gerung berupaya untuk me-reverse atau membalikkan logika yang selama ini digunakan oleh penguasa yang membangga-banggakan kebijakan-kebijakannya dalam kampanye-kampanye politik.

Apakah Kebijakaan Jokowi Salah?

Meski pernyataan Rocky Gerung mengandung sebuah kebenaran, namun perlu diperhatikan bahwa secara umum kebijakan Jokowi juga memberikan asas kemanfaatan.

Dalam pembangunan tol Jokowi, sebetulnya dampak seperti yang diuraikan oleh Rocky Gerung seharusnya sudah diantisipasi. Tujuan utama prediksi unintended consequences adalah menciptakan kebijakan antisipatif untuk melindungi kepentingan publik.

Salah satunya adalah dengan menggandeng operator jalan tol untuk menyediakan lahan yang bisa digunakan masyarakat untuk berjualan.  Dengan memanfaatkan lahan seperti rest area, setidaknya usaha masyarakat masih tetap dapat bertahan.

Oleh karena itu, pada dasarnya pembangunan tol Jokowi bukan berarti buruk sama sekali. Salah satu dampak positif kehadiran jalan tol bagi daerah yaitu kemudahan konektivitas. Kemudahan tersebut akan mendorong percepatan pembangunan kota dan menumbuhkan sektor perekonomian yang baru.

Selain itu, pembangunan jalan tol akan mempercepat lahirnya kawasan wisata, kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Kawasan-kawasn itu nantinya akan menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru yang akhirnya membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya.

Pembangunan jalan tol juga pada dasarnya mendapatkan dukungan dari masyarakat. Hal itu misalnya tergambar dari survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang menyebutkan sekitar 70,2 persen responden mengaku cukup optimistis dengan kemampuan pemerintah meningkatkan pembangunan infrastruktur.

Sebanyak 13 persen di antaranya bahkan mengaku sangat optimistis. Hanya 15,6 persen responden saja yang kurang optimistis, dan hanya 0,8 persen yang mengaku tidak optimistis sama sekali.

CSIS juga menyebut optimisme terhadap pemerintahan Jokowi tersebut terjadi karena masyarakat melihat adanya pelaksanaan pembangunan. Poin tersebut penting karena infrastruktur adalah investasi jangka panjang, sehingga tidak bisa terlihat langsung manfaatnya hari ini.

Dengan demikian, kritik Rocky Gerung sesungguhnya tidak sepenuhnya benar, pun tidak sepenuhnya salah.

Rocky, Beretorika dan Paltering?

Sebagai penentang penguasa, mudah dipahami jika argumentasi Rocky selalu menyudutkan Jokowi. Ia selalu mengkritisi sang presiden bahkan cenerung menyalahkan apa pun yang Jokowi kerjakan.

Dalam hal ini Rocky kerap kali mengkritik pemerintah dengan berlindung di dalam logika yang ia gunakan. Pada titik tertentu sikap Rocky itu serupa dengan politikus lainnya, yakni menjabarkan suatu fakta dengan menutupi fakta lainnya.

Mengelabui orang lain dengan menyatakan hal yang benar bagi sebagian orang sesungguhnya adalah seni dalam politik. Todd Rogers, peneliti perilaku dari Harvard Kennedy School menyebut fenomena ini sebagai paltering atau “mempermainkan” kebenaran.

Paltering dalam politik menjadi taktik komunikasi yang sangat umum. Meskipun begitu, individu atau kelompok, dalam hal ini konstituen, tidak bisa membedakan antara sedang dibohongi atau sedang dipermainkan. Selain itu sulit juga mengetahui mana fakta yang menyimpang saat orang mendengar hal yang kedengarannya benar.

Kemampuan paltering Rocky didukung dengan kemampuan beretorika yang mumpuni. Ia senang memainkan bahasa untuk memukul lawan-lawan debatnya. Retorika, menurut Aristoteles, adalah sebuah kemampuan untuk memilih dan menggunakan bahasa dalam situasi tertentu secara efektif dengan tujuan mempersuasi orang.

Retorika merujuk pada teknik pemakaian bahasa sebagai seni yang didasarkan pada suatu pengetahuan yang tersusun baik, sehingga timbul kemampuan berbicara yang lancar, singkat, jelas dan padat. Sementara orang yang melihat serta mendengarnya bisa memberikan kesan yang luruh.

Pada titik ini, kritik Rocky soal pembangunan jalan tol adalah buah dari retorika dan paltering untuk menyudutkan Jokowi.

Terlepas dari hal tersebut, sikap kritis Rocky memang tetap diperlukan untuk menjaga nalar publik dalam berargumentasi dan menentukan pilihan politik secara tepat. Terlepas sikap partisan yang ditunjukkan Rocky, publik masih berharap pada cara-caranya untuk menyampaikan argumen dan berdebat yang pada kadar tertentu membuka wawasan publik.

Lalu, apakah publik masih akan menyaksikan celotehan Rocky Gerung terkait Jokowi? Atau, kisah Rocky akan segera berakhir karena kasus hukum yang tengah menimpanya? Menarik untuk ditunggu. (***)

 

Sumber: Pinter Politik

News Feed