by

Mahal Salah, Murah Bisa Bikin Masalah

JAKARTA – Mulai hari ini, PT Pertamina menurunkan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM). Langkah ini menyusul perusahaan lain yang telah menurunkan harga.

Mulai Minggu (10/2/2019), berikut harga jual baru BBM di SPBU Pertamina:

  1. Pertamax Turbo turun Rp 800 (6,67 persen) menjadi Rp 11.200/liter.
  2. Pertamax turun Rp 350 (3,43 persen) menjadi Rp 9.850/liter.
  3. Dexlite turun Rp 100 (0,97 persen) menjadi Rp 10.200/liter.
  4. Dex turun Rp 50 (0,42 persen) menjadi Rp 11.700/liter.
  5. Premium di wilayah Jawa, Madura, dan Bali turun Rp 100 (1,53 persen) menjadi Rp 6.450/liter.
  6. Pertalite tetap Rp 7.650/liter.

Sebelum Pertamina, sejumlah badan usaha penjual BBM seperti Shell dan Vivo sudah terlebih dulu menurunkan harga jualnya. Penurunan harga BBM adalah konsekuensi logis dari tren penurunan harga minyak dunia dan penguatan nilai tukar rupiah.

Dalam sepekan ini, harga minyak jenis brent turun 1,04 persen sementara light sweet berkurang sampai 4,6 persen. Selama 3 bulan terakhir, harga brent anjlok 12,1 persen dan light sweet amblas 13,1 persen.

Sedangkan rupiah juga dalam tren menguat. Sejak awal tahun, rupiah terapresiasi 2,89 persen sementara selama 3 bulan ke belakang penguatannya nyaris 4 persen.

Penurunan harga minyak dan apresiasi rupiah membuat biaya pengadaan BBM menjadi lebih murah. Hasilnya adalah Pertamina cs memiliki ruang untuk menurunkan harga jual produk ini.

Bagi masyarakat, penurunan harga BBM tentu menjadi kabar gembira. Pengeluaran untuk membeli BBM bisa dihemat, dan uang itu bisa disimpan, diinvestasikan, atau dibelanjakan untuk keperluan lain.

Namun yang jelas, dampak yang mungkin akan terlihat dari penurunan harga BBM adalah perlambatan laju inflasi. BBM punya bobot inflasi yang signifikan, hanya kalah dari beras, karena tingginya kebutuhan masyarakat terhadap barang ini. Bobot BBM dalam keranjang Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 3,39 persen.

Itu baru dari dampak harga BBM, belum efek turunannya yaitu penurunan biaya logistik. Harga BBM yang lebih rendah otomatis akan menurunkan biaya logistik, yang kemudian bisa menurunkan harga di tingkat konsumen.

Oleh karena itu, kemungkinan besar inflasi pada Februari akan kembali ‘jinak’. Sepertinya inflasi semakin tidak menjadi masalah bagi perekonomian Indonesia, setidaknya dalam waktu dekat.

Selain itu, perlambatan laju inflasi juga bisa menggoda Bank Indonesia (BI) untuk tidak lagi menaikkan suku bunga acuan. Syukur-syukur bisa membuat hati BI tergerak untuk menurunkan suku bunga acuan, karena tekanan inflasi yang sangat minimal.

Andai BI benar-benar menurunkan suku bunga acuan, maka dampaknya bisa signifikan terhadap perekonomian nasional. Suku bunga deposito perbankan bisa turun, dan kemudian menular ke suku bunga kredit.

Bagi dunia usaha yang ingin berekspansi, penurunan suku bunga kredit tentu menjadi berita bahagia. Investasi dan ekspansi bisnis akan bergairah, lapangan kerja baru terus tercipta, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan bisa terus dikurangi.

Bagi masyarakat umum, mari berharap suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bisa ikut turun. Saat ini terwujud, maka beban pembayaran KPR bisa berkurang dan memberi ruang untuk bernafas.

Waspadai Tekanan di Transaksi Berjalan!

Namun penurunan harga BBM bagai dua sisi mata uang. Ada dampak positif, tetapi ada pula risikonya.

Indonesia saat ini adalah negara berstatus net importir migas. Produksi dan pasokan dalam negeri tidak mampu memenuhi permintaan sehingga mau tidak mau harus ada impor.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca migas pada 2018 defisit US$ 12,4 miliar. Lebih dalam ketimbang tahun sebelumnya yaitu US$ 8,57 miliar.

Sepanjang 2018, impor migas Indonesia adalah US$ 49,11 miliar. Dari jumlah tersebut, US$ 26,63 miliar (54,22 persen) adalah impor produk hasil minyak, yang salah satunya adalah BBM.

Nah, kalau harga BBM lebih murah maka konsumsinya tentu akan meningkat. Di sini kemudian timbul masalah, karena suka tidak suka pasti impor BBM bakal membengkak demi memenuhi permintaan masyarakat.

Hasilnya adalah neraca perdagangan Indonesia akan terancam, karena defisit di sisi migas kemungkinan semakin dalam. Masalah kemudian merambat ke transaksi berjalan (current account), yang mencerminkan ekspor-impor barang dan jasa secara keseluruhan.

Kala impor BBM melonjak, maka defisit di transaksi berjalan bisa kian memburuk. Sebagai catatan, transaksi berjalan pada kuartal IV-2018 mengalami defisit 3,57 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), terdalam sejak kuartal II-2014.

Sedangkan secara tahunan, defisit transaksi berjalan masih di bawah 3 persen PDB tepatnya 2,98 persen. Namun ini juga menjadi catatan terburuk sejak 2014.

Padahal transaksi berjalan merupakan fondasi yang menopang rupiah. Sebab, pasokan devisa dari ekspor-impor barang dan jasa tentu lebih berjangka panjang ketimbang hot moneydi pasar keuangan yang bisa datang dan pergi dalam hitungan detik.

Oleh karena itu, defisit transaksi berjalan yang terancam lebih dalam karena risiko pembengkakan impor BBM kemungkinan membuat rupiah rentan mengalami pelemahan. Jika ini yang terjadi, seperti pada 2018, maka BI tentu tidak akan membiarkan. Peluang kenaikan suku bunga acuan menjadi kembali terbuka.

“Memang ke depan kalau suku bunga meningkat pasti akan mempengaruhi investasi dan impor. Defisit trade balance akan berkurang seiring investasi yang berkurang. Current accountmasih perlu dibantu, BI masuk dengan kebijakan suku bunga untuk meredam domestic demand. Kita cegah defisit transaksi berjalan terus melebar dan berdampak ke nilai tukar,” jelas Dody Budi Waluyo, Deputi Gubernur BI, beberapa waktu lalu.

Kalau sampai BI lagi-lagi menaikkan suku bunga acuan, maka dampaknya akan terbalik dengan saat menurunkan (pasti lah). Suku bunga kredit akan naik, ekspansi dunia usaha bakal sulit, dan masyarakat yang punya cicilan KPR harus lebih banyak berdoa.

Ah, repot memang kawan kita si harga BBM ini. Kalau mahal dia salah, tapi kalau murah pun bisa menimbulkan masalah. (*)

News Feed