KALANGAN Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan meminta pemerintah segera mendata atau menginvetarisasi jumlah sarana dan prasarana sekolah yang rusak akibat Gempa dan Tsunami yang melanda Palu dan Donggala Sulawesi tengah.
Pernyataan ini disampaikan Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR (2/10) di Jakarta. Menurutnya hal ini dilakukan untuk kebutuhan rehabilitasi atau perbaikan sementara sebelum dilakukan langkah perbaikan secara total sarana prasarana pendidikan yang rusak.
“Pasca gempa dan tsunami, kami minta pemerintah langsung mendata kebutuhan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah yang rusak akibat bencana. Pendataan ini perlu untuk langkah perbaikan sementara sebelum dilakukan langkah perbaikan secara total oleh instansi terkait,” ujar Anggota DPR RI dari Jambi tersebut.
SAH menjelaskan, infrastruktur sekolah yang rusak akibat gempa dan tsunami palu perlu ditangani segera sehingga tidak terjadi kevakuman dunia pendidikan.
Meski kita tahu prioritas sekarang masih evakuasi dan pertolongan korban bencana, tapi pendidikan perlu kita persiapkan agar jangan terlalu lama berhenti, kendati bersifat seadanya, tapi harus tetap jalan. “Penanganan totalnya nanti akan dikoordinasikan ke instansi terkait. Karena itu, kami dari DPR terus meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi terkait, baik tingkat nasional dan provinsi ,” jelas SAH.
Untuk mendukung pendataan kebutuhan rehabilitasi sekolah akibat bencana ini, Komisi X DPR bersama Kementerian Pendidikan dan instansi terkait rencananya akan mengunjungi sejumlah tempat di Palu yang terkena bencana.
“Rencananya, DPR khususnya komisi pendidikan bersama semua instansi terkait akan mengunjungi kembali titik-titik bencana untuk melihat kondisi sarana prasarana sekolah disana. Kunjungan ke lokasi banjir itu akan diprioritaskan di wilayah Palu dan Donggala. Kita berkunjung dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat terkait apa saja yang dibutuhkan untuk menunjang berjalan sekolah di sana, Mudah-mudahan rencana ini terlaksana dan tidak ada kendala,” jelasnya. (*)