by

PANAS! Ramai-Ramai Caleg DPD Gugat KPU Provinsi Jambi

Jambi – Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi mulai disorot. Itu terkait banyaknya Caleg DPD RI yang dicoret dari daftar. Para caleg yang dicoret KPU ini mencurigai cara kerja KPU dalam melakukan verifikasi dukungan KTP. Ramai-ramai para Caleg melaporkan KPU ke Bawaslu Provinsi Jambi. Siapa saja?

Informasi yang berhasil dirangkum, sudah ada 5 nama yang menyampaikan permohonan. Tapi baru tiga yang berkasnya dinyatakan lengkap.

Nama-nama yang mengajukan gugatan diantaranya adalah, Salmah Mahir, Ketua DPRD Kabupaten Muarojambi, yang juga merupakan adik kandung Burhanuddin Mahir, Mantan Bupati dua Periode Kabupaten Muarojambi.

Salmah mengajukan sengketa karena namanya dicoret oleh KPU.

Ada dua calon lainnya yang saat ini mengajukan sengketa ke Bawaslu. Mereka adalah Ibnu Kholdun dan M. Hendri M Nur. Seperti diketahui KPU Provinsi Jambi menetapkan 16 nama bakal calon DPD RI yang lolos ke tahap verifikasi faktual. Nama yang dinyatakan lolos yakni Abdul Halim, Abdul Mutalib, Abu Bakar Jamalia, Azim Antoni Norega Jais, Eric Hasma, H. Azhar Mulia. Kemudian ada H. Saipul Azwar, Hj. Daryati Uteng, Hj. Elviana, Kemuning Gilang Pertiwi, Khairun A Roni, M Sum Indra, M Syukur, Mustafa Lutfi, Ria Mayang Sari, dan Yuan Fanesyah.

Pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi, Afrizal membernarkan adanya permohonan sengketa yang dilayangkan pada pihaknya. Bahkan permohonan itu tidak hanya disampaikan Salma Mahir, melainkan ada dua bakal calon perseorangan lainnya. “Ada tiga yang mengajukan sengketa. Hingga saat ini  baru Salma Mahir, Ibnu Kholdun dan M. Hendri M Nur,” katanya.

Afrizal mengatakan dari 5 tersebut 3 diantaranya dinyatakan lengkap berkas untuk segera ditindaklanjuti. Sementara 2 pemohon masih dalam perbaikan “Ini berarti kami menunggu sampai tanggal 6 Juni,”kata Afrizal.

Afrizal mengaku pihaknya menerima pemohonan sengketa dan akan melakukan proses. Dimana dengan menggelar media antara pemohon dan termohon. “Jika tidak ada kesepakatan, maka kita teruskan dan memangil pihak terkait serta para saksi,” ungkapnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Provinsi Jambi, M. Sanusi mengaku belum menerima kabar adanya permohonan sengketa terhadap faktualisasi balon DPD. Sebagai termohon, pihaknya mengaku siap jika dibutuhkan keterangan dari Bawaslu.  Sanusi tidak menampik jika Salma Mahir, Ibnu Kholdun dan M. Hendri M Nur termasuk dalam nama yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Sebagaian besar, calon yang dinyatakan TMS tidak mengcukupi syarat minimal dukungan. (akn)

News Feed