by

Kasus E-KTP, KPK Mulai Garap Elit Demokrat

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mulai menyasar elit Partai Demokrat (PD) dalam kasus E-KTP. Mantan Ketua DPR RI Setya Vonato sudah divonis bersalah dalam kasus tersebut. Belakangan, Setnov mulai menyeret elit Demokrat yang disebutkannya sebagai aktor utama dalam kasus E-KTP.

Untuk diketahui, proyek E-KTP ini berada di Kementerian Dalam Negeri. Mendagri saat itu adalah Gamawan Fauzi, politisi Partai Demokrat. Presiden RI saat itu juga masih dibawah kendali SBY yang merupakan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Anas Urbaningrum, selaku Ketua PD saat itu juga mulai disebut-sebut menerima aliran dana proyek E-KTP tersebut.

Pagi ini, penyidik KPK memanggil Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf sebagai saksi untuk keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo. Ini adalah panggilan pertama KPK untuk meminta konfirmasi kaitan Nurhayati di kasus e-KTP.

“Hari ini diagendakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dalam kasus e-KTP untuk tersangka IHP (Irvanto Hendra Pambudi Cahyo) dan MOM (Made Oka Masagung), yaitu Teguh Juarno, Markus Nari, Miryam S Haryani, Ganjar Pranowo, Aziz Syamsudin, Nurhayati Asegaf, dan Chaeruman Harahap,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (5/6/2018).

Menurut Febri, pemeriksaan saksi tersebut untuk meminta konfirmasi dugaan aliran dana proyek e-KTP kepada sejumlah pihak. Mereka juga akan diminta keterangan pula soal fakta yang muncuk di persidangan.

“Beberapa fakta persidangan tentang penyerahan uang terkait e-KTP pun menjadi salah satu poin yang diperhatikan,” ujar Febri.

Terkait kasus ini, nama Nurhayati memang disebut Irvanto dalam persidangan e-KTP dengan terdakwa Anang Sugiana Sudihardjo.

Di bawah sumpah, keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, mengaku pernah menyerahkan USD 100 ribu kepada Nurhayati. Kesaksian Irvanto itu akan ditelusuri KPK lebih jauh.

“Nanti akan kita dalami dulu informasi tersebut. Apa ada bukti-bukti lain yang mendukung juga perlu ditelusuri. Fakta-fakta sidang pasti kami cermati,” kata Febri.

“Yang perlu dipahami, dalam pembuktian sebuah keterangan tidak bisa berdiri sendiri, harus dilihat kesesuaian dengan bukti lain. Jadi mari kita simak dulu persidangan yang masih akan berjalan di kasus e-KTP ini,” imbuhnya.

Dalam persidangan yang digelar pada Senin (21/5) lalu, Irvanto juga mengaku telah mengajukan diri sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator. Untuk itulah, Irvanto ingin buka-bukaan ke KPK agar hukumannya kelak dapat lebih ringan apabila mendapat status justice collaborator itu.

Namun, bagi KPK, status justice collaborator tidak dengan mudah didapatkan seorang tersangka. Seseorang yang mengajukan status itu haruslah mengakui perbuatan, bekerja sama, serta membongkar calon tersangka lain yang memiliki peran lebih tinggi.

“Tentu kami sedang pertimbangkan. Namun apa saja yang disampaikan saat pemeriksaan tentu belum bisa kami buka,” kata Febri.

‘Nyanyian’ Irvanto itu sebenarnya sudah pernah ia sampaikan ketika bersaksi dalam persidangan pusaran kasus korupsi proyek e-KTP. Sejumlah nama disebut Irvanto yang memang berperan sebagai pengantar uang. Namun khusus nama Nurhayati, baru pada persidangan kemarin terungkap dari mulut Irvanto.

Di sisi lain, Nurhayati membantah kesaksian Irvanto di bawah sumpah tersebut. Dia menyebut tudingan Irvanto sebagai fitnah yang sadis di bulan Ramadan.

“Irvanto, yang juga ponakan Setya Novanto, harus saya nyatakan sedang memfitnah saya dengan kejam dan sadis di bulan Ramadan ini. Tampaknya setan di hatinya masih berkeliaran, padahal mestinya di bulan yang suci ini semua setan dibelenggu, tapi yang ini tampaknya tidak,” kata Nurhayati dalam pernyataan tertulis kepada wartawan.

“Saya mohon, kepada siapa pun, berhenti menebar fitnah kepada saya karena saya tidak terlibat sama sekali dalam kasus e-KTP. Saya tidak kenal Setya Novanto kala itu, saya tidak kenal Irvanto. Jadi ini semua fitnah,” imbuh Nurhayati.

Selain Nurhayati, Irvanto juga menyebut beberapa nama yang sudah pernah disampaikan. Sebagian dari mereka juga sudah diperiksa KPK sejak kemarin (4/6), antara lain Melchias Marcus Mekeng dan Agun Gunandjar Sudarsa.

“Rinciannya: USD 1 juta untuk Chairuman (Harahap); pertama 500 (ribu USD) berikutnya 1 juta (USD), terus ke Pak (Melchias Marcus) Mekeng USD 1 juta, terus ke Pak Agun (Gunandjar) USD 500 ribu dan USD 1 juta, terus Jafar (Hafsah) USD 100 ribu, ke Ibu Nur (Ali) Assegaf USD 100 ribu,” kata Irvanto saat bersaksi dalam sidang lanjutan perkara korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Anang Sugiana Sudihardjo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (21/5) lalu.

Selain Nurhayati, Mantan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap juga memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus E-KTP. Sebelum diperiksa, Chairuman sempat bertemu mantan anggota Komisi II DPR Miryam S HAryani, terpidana perkara kesaksian palsu dalam pusaran kasus E-KTP.

Chairuman tiba di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (5/6/2018) pukul 09.46 WIB. Bersamaan dengan itu, Miryam turun dari mobil tahanan. Mereka kemudian sempat bertegur sapa dan bersalaman.

Setelah itu, Miryam masuk menuju pintu masuk khusus tahanan dan naik ke ruang pemeriksaan di lantai 2. Sementara Chairuman sempat menyebut dirinya akan diperiksa untuk keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo.

Namun, Ganjar Pranowo Gubernur Jateng dan Aziz Syamsudin memilih tidak hadir memenuhi panggilan. Keduanya juga kompak telah mengirim surat pada Senin 4 Juni 2018.

“Satu hari sebelum jadwal pemeriksaan hari ini, KPK menerima surat dari Aziz Syamsuddin dan Ganjar Pranowo yang menyampaikan informasi tidak bisa datang memenuhi panggilan KPK sebagai saksi,” kata Febri.

Menurut Febri, dalam surat itu Aziz menyampaikan ada kegiatan partai di Lampung hari ini dan rapat dengan Menko pada hari Kamis (7/6). Korbid Perekonomian DPP Golkar itu kemudian meminta penjadwalan ulang besok (6/6).

Sementara Ganjar, meminta penjadwalan ulang sebab saat ini sedang mempersiapkan pencalonannya sebagai Gubernur Jawa Tengah. “Sedangkan Ganjar Pranowo pada pokoknya menyampaikan tidak dapat hadir dan meminta penjadwalan ulang dengan pertimbangan sedang mempersiapkan pencalonan sebagai kepala daerah,” tutur Febri.

Kemarin (4/6), sebanyak 6 orang telah diperiksa KPK, antara lain Melchias Marcus Mekeng, Mirwan Amir, Agun Gunandjar Sudarsa, Khatibul Umam Wiranu, Arif Wibowo, dan Rindoko Dahono Wingit. Sedangkan Ketua DPR Bambang Soesatyo absen dengan alasan ada kegiatan kedewanan lain.

Febri menyebut ada 3 persoalan yang digali penyidik dari pemeriksaan anggota DPR ini, antara lain soal aliran dana e-KTP, proses pembahasan anggaran proyek e-KTP di DPR, serta klarifikasi fakta persidangan soal penerimaan duit e-KTP.

Tak hanya mengungkap kerugian negara dalam jumlah besar, kasus korupsi e-KTP juga melibatkan sejumlah nama politisi besar.

Seperti apa perjalanan kasus yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun ini?

Berikut kronologi perjalanan proyek e-KTP yang dirangkum dari berbagai sumber.

Kasus E-KTP ini bermula pada tanggal 30 Oktober 2009, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang pada masa itu dipimpin oleh Gamawan Fauzi mengajukan anggaran Rp 6,9 triliun untuk penyelesaian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), satu komponenannya adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menegaskan pendataan NIK dijadwalkan rampung pada 2011, Jumat (17/12/2010).

Target Mendagri, e-KTP sudah tersebar merata di seluruh Indonesia pada 2012.

Pada tanggal 18 Mei 2010, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri waktu ita, Diah Anggraeni dalam jumpa pers mengungkapkan e-KTP akan diberikan kepada 170 juta jiwa penduduk dan diberikan secara gratis.

Dari konferensi pers itu disebutkan, Kementerian Dalam Negeri menganggarkan dana Rp 6,6 triliun untuk pemutakhiran data kependudukan hingga 2012.

Pada 2010, dana yang dianggarkan untuk pendataan kependudukan mencapai Rp 293 miliar.

Dana Rp 6,6 triliun tersebut menurut Irman, Dirjen Administrasi Kependudukan Kementrian Dalam Negeri atau mantan Plt Gubernur Jambi, sebesar Rp 239 miliar akan digunakan untuk pemutakhiran data kependudukan, 300 miliar untuk penerbitan NIK.

Selebihnya sekitar Rp 6 triliun dialokasikan untuk penerapan e-KTP.

Lelang e-KTP pun dimulai pada 4 Februari 2011.

Indikasi masalah mulai tercium pada saat tanggal 13 Mei 2011 Kejaksaan Agung melakukan ekspose (gelar perkara) kasus tindak pidana korupsi pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, sistem dan blangko KTP berbasis NIK secara nasional.

Ekspos kasus ini diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 9,2 miliar. Tender proyek diketahui bermasalah pada 10 Agustus 2011. Pernyataan panjang lebar Arif Wibowo yang saat itu merupakan anggota DPR, bahwa perlunya evaluasi segera proyek e-KTP. Ia menengarai ada dugaan penyelewangan dana dalam proses pengadaan itu. Kejanggalan proyek triliunan rupiah tersebut tercium Government Watch (Gowa).

Direktur Eksekutif Gowa menyampaikan bahwa ada klasifikasi fakta penyimpangan selama pelaksanaan pengadaan e-KTP. Penyebab masalah diketahui, tiga Konsorsium Solusi dan Konsorsium PT Telkom diduga menggelembungkan dana sebesar Rp 1 triliun rupiah. Tapi tak sampai sepekan, Mendagri Gamawan Fauzi membantah, menurutnya lelang e-KTP sudah sesuai aturan dan tidak ada penggelembungan harga.

Di luar itu, diduga ada pula mark up untuk harga data center e-KTP dengan kerugian negara tak kurang dari Rp 7 miliar. Awal September 2011, Anggota Komisi II DPR RI menggertak akan membentuk panitia kerja untuk memastikan proyek e-KTP berjalan sesuai rencana. Pada tanggal 23 Maret 2013, M Nazaruddin, Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat ini berkoar mengenai dugaan mark up gila-gilaan di proyek pengadaan e-KTP.

Ia berkoar pada saat masih diperiksa sebagai saksi untuk perkara lain dugaan korupsi. Karena kicauan Nazaruddin, 22 April 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai turun tangan. Puncaknya, KPK menetapkan dua tersangka untuk perkara tersebut, yaitu Sugiharto dan Irman. Adanya bancakan uang haram di balik proyek e-KTP pun terungkap.

Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum (JPU) menyebut ada 39 orang politisi dan mantan Menteri Dalam Negeri yang menikmati uang haram e-KTP.

Dalam dakwaan, Andi Narogong diketahui beberapa kali melakukan pertemuan dengan Novanto, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

“Karena anggota DPR RI tersebut dianggap sebagai representasi Partai Demokrat dan Partai Golkar yang dapat mendorong Komisi II DPR RI menyetujui anggaran proyek,” demikian isi dakwaan KPK.

Hingga kemudian, Novanto bersama Andi, Anas, dan Nazaruddin, disebut menyepakati anggaran proyek e-KTP sesuai grand design 2010, yaitu RP 5,9 triliun.Dari anggaran itu, rencananya 51 persen atau Rp 2,662 triliun akan digunakan untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek e-KTP.

Sementara, 49 persen atau sebesar Rp 2,558 triliun, akan dibagi-bagi ke sejumlah pihak. Novanto bersama Andi, Anas, dan Nazaruddin kemudian disebut mengatur pembagian anggaran dari 49 persen yang rencananya akan dibagi-bagi. Pembagiannya adalah 7 persen (Rp 365,4 miliar) untuk pejabat Kementan, 5 persen (Rp 261 miliar) untuk anggota Komisi II DPR, dan 15 persen (Rp 783 miliar) untuk rekanan/pelaksana pekerjaan. Sedangkan 11 persen (Rp 574,2 miliar) direncanakan untuk Setya Novanto dan Andi Narogong, dan 11 persen (Rp 574,2 miliar) lainnya untuk Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin.

Drama kasus e-KTP ini tampaknya akan masih berjalan sangat panjang. Siapa bakal terseret lagi KPK?

(akn)

News Feed