by

Tersengat Ambisi Jabatan Sekda

JAMBI-Kursi Sekda Provinsi Jambi merupakan kursi panas bagi sejumlah pejabat. Sejak periode Gubernur Jambi era Zulkifli Nurdin, berlanjut ke Hasan Baseri Agus hingga ke Gubernur Zumi Zola, kursi Sekda selalu bermasalah.

Informasi yang berhasil dirangkum, di era Gubernur Zulkifli Nurdin, kursi sekda dijabat oleh Khalik Saleh. Hanya beberapa tahun menjabat, Khalik Saleh terjerat kasus di KPK. Khalik Saleh menjadi tersangka kasus pembangunan mess Jambi di Jakart. Kasus ini ditangani langsung oleh KPK RI. Selain itu, Khalik Saleh juga sempat terlibat kasus mega proyek Water Boom, masih di era Gubernur Zulkifli Nurdin. Hanya saja, kasus yang menjerat Khalik Saleh sebagai Sekda tidak sampai menyeret Zulkifli Nurdin, Gubernur Jambi kala itu.

Kemudian, masih di era Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin, Sekda Provinsi Jambi AM Firdaus, pengganti Sekda Khalik Saleh kembali terjerat kasus korupsi. AM Firdaus menjadi tersangka pada dugaan korupsi PNBP Program Studi Pendidikan Dokter Unja di Kejati Jambi. Sementara, Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin hanya sebatas saksi saja dalam kasus tersebut. Sialnya, AM Firdaus yang sudah lengnser dari Sekretaris Daerah Provinsi Jambi ikut lagi menjadi tersangka kasus penyelwengan dana Kwarda Pramuka. Am Firdaus terbelit karena sebagai Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka Provinsi Jambi darai tahun 2009-2011 lalu.

Setelah Zulkifli Nurdin, Gubernur Jambi dijabat oleh Hasan Basri Agus, mantan Bupati Sarolangun. Di era HBA, Syahrasaddin dipercaya menjabat sebagai Sekda. Namun, baru berjalan beberapa tahun saja, Sadin—sapaan Syahrasaddin, tersandung kasus korupsi di Kejati Jambi. Sadin menjadi tersangka kasus dana Kwarda Pramuka. Kemudian, Sadin juga menjadi tersangka kasus Perkempinas di Jambi. Kini Sadin masih menjalani proses hukuman di Lapas Jambi.

Di era Gubernur Zumi Zola, Sekda kembali berurusan dengan masalah hukum. Kali ini, Sekda justru menyeret nama Gubernur sehingga Zumi Zola menjadi tersangka di KPK. Adalah Erwan Malik yang merupakan Plt Sekda Provinsi Jambi yang terjaring kasus OTT KPK akhir November 2017 lalu.

Dalam kasus tersebut, Erwan memanfaatkan jabatan Sekda untuk memberi uang ketok palu kepada Dewan.

Berdasarkan fakta persidangan, terungkap jika pimpinan dewan meminta langsung uang senilai ratusan juta kepada Plt Sekda Erwan Malik untuk memuluskan pembahasan RAPBD Jambi. Meski para pimpinan yang juga sudah bersaksi mengatakan bahwa permintaan itu adalah aspirasi anggota dewan, namun merekalah yang menyampaikan permintaan itu sehingga Erwan Malik merasa ditekan dan dipaksa untuk menyiapkan uang tersebut. Tak hanya meminta uang, pimpinan DPRD pun meminta sejumlah proyek dan fee proyek multiyears kepada Erwan Malik, meskipun saat itu Erwan Malik bukan merupakan pejabat definitif.

Bahkan mereka menjanjikan akan meminta gubernur Jambi untuk mempertahankan jabatan Erwan Malik dan Arfan yang masih pelaksana tugas itu, asalkan dapat memenuhi permintaan lembaga yang dipenuhi orang-orang politik tersebut. Tiga dari empat pimpinan DPRD Provinsi Jambi sudah membenarkan adanya permintaan uang ‘ketok palu’ dari DPRD kepada pihak eksekutif untuk meloloskan RAPBD Provinsi Jambi 2018. Hanya satu pimpinan yang belum dimintai keterangan yaitu, Zoerman Manaf karena sakit dan akhirnya meninggal dunia sebelum diperiksa sebagai saksi.

Tak hanya soal permintaan uang, tiga pimpinan dewan yaitu Syahbandar, Cornelis Buston dan Chumaidi Zaidi tidak membantah permintaan proyek serta fee proyek dari pimpinan DPRD kepada pihak pemerintah melalui Erwan Malik. Permintaan baik berupa uang maupun proyek pun disampaikan dalam beberapa kali pertemuan tidak resmi di ruang Ketua DPRD kepada Erwan Malik, dan juga kepada Arfan. Dua diantaranya mengatakan bahwa Zoerman Manap adalah orang yang melemparkan permintaan fee proyek fly over 2 persen.

Baik Cornelis maupun Chumaidi mengatakan bahwa yang memulai pembicaraan terkait fee 2 persen dari proyek multiyears adalah salah satu dari pimpinan yaitu Zoerman Manap. Dalam keterangan Cornelis Buston, sebelumnya dia dikirimkan MoU dari Gubernur Jambi mengenai kesepakatan anggaran proyek fly over. MoU itu harus ditandatangani pimpinan dewan. Namun, setelah MoU tersebut sampai ke tangan Zoerman Manap muncul ide dari Zoerman untuk meminta fee 2 persen.

“Kata pak Zoerman, kalau proyek multiyears ini biasanya kami dapat 2 persen. Saya disampaikan begitu, ya saya gak tau saya teken saja. Kata pak Zoerman kau jangan basing teken, ni ada duitnya,”ujar Cornelis dalam persidangan belum lama ini.

Hal ini pun disampaikan kepada Erwan Malik dalam pertemuan di ruang Ketua DPRD. Chumaidi juga mengatakan bahwa Zoerman Manap lah yang memunculkan permintaan fee proyek fly over. Mengenai permintaan uang, kata Chumaidi dia mendengarnya pada pertemuan tidak resmi dengan Erwan Malik. Dan saat itu disampaikan permintaan uang ketok palu dari anggota. Kemudian, kata dia, juga ada pertemuan lanjutan yang membahas fee proyek fly over. Pembahasan fly over dua kali dibahas.

Desakan anggota dewan dan mepetnya pembahasan RAPBD Provinsi Jambi memaksa terdakwa Erwan Malik, Saipudin dan Arfan melakukan berbagai cara agar RAPBD tetap disahkan menjadi APBD. Uang senilai Rp200 juta untuk para anggota DPRD seperti yang terungkap di persidangan harus disiapkan. Meski hingga hari H ketok palu RAPBD uang belum ada namun RAPBD tetap disahkan. Diungkap di persidangan, telah dijanjikan oleh para terdakwa bahwa uang akan diserahkan setelah ketok palu, 50 persen dari nilai yang disepakati, para anggota dewan akan diberikan Rp100 juta per orang di luar unsur pimpinan yang meminta proyek dan fee proyek.

Hingga malam sebelum ketok palu dan uang belum tersedia, beberapa anggota DPRD meminta jaminan dari Saipuddin Asisten III. Yaitu surat pernyataan bahwa uang pasti akan diberikan. Pada sidang Rabu 21 Maret 2018, Saipudin membeberkan mengenai surat perjanjian yang ia buat bersama sejumlah anggota DPRD. Diceritakan Saipudin, surat perjanjian dibuat di kamar 1032 Hotel Aston Jambi. Isinya, adalah akan dipenuhinya permintaan uang ketok palu usai dilaksanakan rapat paripurna pembahasan APBD 2018 tanggal 27 November 2017.

“Uang pengesahan APBD akan dibayar setelah Paripurna 27 November 2017,”ujar Saifuddin.

Dalam peranannya, Saipudin dan Arfan diperintahkan Erwan Malik untuk mencari uang yang digunakan untuk menyuap anggota DPRD. Setelah mendapat perintah, Arfan mengatakan bahwa ia meminjam uang senilai Rp 5 miliar kepada Joe Fandy Yoesman alias Asiang, pengusaha yang sering mengerjakan proyek-proyek di Provinsi Jambi. Dan Saipudin mengumpulkan uang dari sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Jambi.Diterangkan Saipudin, dari kepala OPD ia berhasil mengumpulkan uang sebanyak Rp77 juta. Kemudian Erwan menyampaikan kepada Gubernur Jambi Zumi Zola. Zumi pun memerintahkan Erwan untuk berkoordinasi dengan Asrul Pandopatan Sihotang, yang merupakan orang kepercayaan Zumi Zola.

Menindaklanjuti permintaan Zumi Zola, Erwan bersama Kepala Kantor Penghubung Pemprov Jambi di Jakarta, Amidy, bertemu dengan Asrul di East Mall Grand Indonesia, Jakarta. Pertemuan tersebut terjadi pada akhir Oktober atau awal November 2017. Dalam pertemuan tersebut, Asrul menyampaikan terkait permintaan “uang ketok palu” dari anggota DPRD Jambi dan permintaan proyek dari pimpinan DPRD Provinsi Jambi. Setelah pertemuan itu, Erwan bersama Arfan menemui Cornelis dan menyebut akan menyiapkan uang ketuk palu pada Senin, 27 November 2017.

Kemudian, pada Jumat, 24 November 2017, Erwan memerintahkan Arfan dan Saipudin selaku Asisten III segera mencarikan uang sejumlah Rp 5 miliar untuk diberikan kepada 50 anggota DPRD Provinsi Jambi dengan nilai Rp 100 juta per anggota. Arfan kemudian meminta bantuan Joe Fandy Yoesman alias Asiang serta Ali Tonang alias Ahui, (kontraktor yang mendapat pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Jambi). Ahui pun menyanggupi jumlah uang sesuai permintaan Arfan. Erwan kemudian melaporkan perkembangan tersebut kepada Zumi Zola.

Namun, Zumi Zola merasa khawatir rancangan APBD Jambi ditolak dan membuat malu dirinya. Erwan pun berjanji kepada Zumi akan terus mengusahakan agar rancangan APBD Jambi diterima DPRD Jambi.Setelah itu, Arfan bertemu dengan dua kontraktor untuk membicarakan penyiapan uang sebesar Rp 5 miliar. Uang tersebut akhirnya diambil oleh Arfan lewat orang suruhannya dan disimpan sementara di rumah Wasis Sudibyo, Pejabat PU.

Hal tersebut dilakukan untuk membagi uang sebesar Rp 5 miliar itu ke dalam beberapa kantong plastik yang akan diberikan kepada seluruh perwakilan fraksi yang ada di DPRD. Penyerahan uang kepada perwakilan fraksi dengan besaran jumlah uang yang bervariasi dilakukan sesuai arahan Arfan dan Saipudin. Setelah itu, uang itu langsung disalurkan kepada perwakilan fraksi di DPRD Jambi pada malam harinya, setelah rancangan APBD Jambi TA 2018 disahkan.

Rentetan OTT KPK di Jambi 28 November 2017 itu kemudian menyeret Zumi Zola sebagai tersangka. Dalam kaitan ini, Zumi Zola terbukti menerima uang gratifikasi dari Asiang senilai Rp 6 M. Uang itu kemudian di temukan oleh KPK di vila mewah milik Zulkifli Nurdin, di Tanjab Timur. Dalam penggeledahan di vila mewah itu, KPK menyita satu brankas besar yang berisikan uang dalam pecahan dolar dan rupiah.

Dari sejumlah persidangan terungkap jika sebenarnya Erwan Malik sudah purna tugas sebagai Sekda sejak 17 September 2017. Namun, entah atas alasan apa sehingga Zumi Zola tidak segera melantik Sekda yang baru, M Dianto. Belakang, terungkap jika Erwan menyimpan ambisi dan berusaha memanfaatkan Dewan untuk mendesak Gubernur agar segera ditetapkan sebagai Sekda Defintife. Sengat jabatan Sekda memang beracun. Siapa tersengat kursi Sekda selanjutnya? (akn)

 

 

 

 

News Feed