by

KPK Telusuri Harta Bupati

JAMBI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI kembali turun ke Jambi. Kali ini, tim KPK diturunkan untuk menelusuri dan mengecek harta kekayaan para Bupati/Walikota di Jambi, terutama mereka yang sedang maju di Pilkada 2018. Pemeriksaan berlangsung secara maraton. Semua kepala daerah aktif di Provinsi Jambi diperiksa satu persatu sejak Rabu lalu hingga Jumat, hari ini.

Pemeriksaan berlangsung di kantor Gubernur Jambi. 

Wakil Bupati Muara Bungo Safrudin Dwi Apriyanto mengatakan semua kepala daerah dan wakilnya diperiksa terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Dia sendiri mengaku sudah diperiksa Rabu lalu. Diakuinya, kepala daerah lainnya juga tak luput dari pemeriksaan oleh KPK RI. 

Senada, Wakil Bupati Sarolangun Hilallatil Badri mengatakan jika pemeriksaan yang dilakukan KPK terkait dengan LHKPN kepala daerah. Dikatakan Hilal, KPK menanyakan mengenai harta kekayaan para kepala daerah, dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya korupsi. 
“Terutama kepala daerah yang maju di Pilkada, yang sedang di cek hartanya,” ujar Hilal saat dikonfirmasi usai pemeriksaan. 

Untuk diketahui, ada beberapa Kepala Daerah di Jambi yang kini sedang maju lagi di Pilkada sebagai petahana. Mereka adalah Walikota Jambi Sy Fasha yang kembali maju pada Pilwako Jambi 2018 ini. Kemudian Abdullah Sani, Wakil Walikota Jambi yang juga maju di Pilwako melawan Sy Fasha. Lalu ada Bupati Merangin Al Haris yang juga maju lagi di Pilkada Merangin. Adapula Khafid Moein, Wakil Bupati Merangin yang maju juga di Pilkada Merangin. Selain itu, Adi Rozal Bupati Kerinci juga maju lagi di Pilkada Kerinci 2018 dan Zainal wakil Bupati Kerinci juga maju di Pilkada Kerinci. 
Informasinya, beberapa kepala daerah sudah diperiksa seperti Bupati Batanghari Syahirsah dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) Amir Sakib. Bupati Bungo dan Wakil Bupati Bungo. Kemudian Bupati Sarolangun Cek Endra dan Wakil Bupati Sarolangun Hilallatil Badri. Sementara Sy Fasha yang kini tengah melaksanakan ibadah Umroh akan diperiksa dikemudian hari.
KPK menanyakan mengenai harta kekayaan para kepala daerah, dapat dari mana dan sejak kapan. Itu ditanya secara detail untuk mengantisipasi korupsi.

“Terutama kepala daerah yang maju di Pilkada. Ini yang sedang di cek hartanya,”ujarnya.

KPK melalui Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Cahya Hardianto Harefa mempersilakan pejabat yang kesulitan untuk datang dan konsultasi langsung ke markasnya di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

“Sejak 3 Januari kita sudah menerima laporan di sini, membantu konsultasi juga kepada para calon yang mungkin ada kesulitan. Misal kesulitan lapor online dari daerahnya,” kata Cahya Hardianto Harefa.

KPK punya dua ruang untuk menerima laporan dengan 10 loket disediakan. Ruangan tersebut juga bisa sebagai pemenuhan kelengkapan-kelengkapan dokumen. Karena walaupun online, ada beberapa kelengkapan yang harus ditandatangani dikirim pos atau diantar langsung.

“Mulai 3 sampai 20 Januari kemarin untuk Pilkada 2018. Tapi bagi penyelenggara lainnya yang belum melaporkan, silakan,” ajaknya.

Syarat melaporkan LHKPN terdapat dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017. LHKPN merupakan syarat pendaftaran bagi Paslon yang ingin maju Pilkada.

Kewajiban melaporkan kekayaan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. (wan)

News Feed