PIMPINAN Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan Sutan Adil Hendra (SAH) meminta pemerintah tidak menggeneralisasi kasus intoleransi di sekolah.
“Saya harap pemerintah tidak menggeneralisasi kasus intoleransi di sekolah, seolah itu telah stigma umum pendidikan di tanah air,” ungkapnya.
Pernyataan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra ini disampaikannya dalam menanggapi pernyataan pemerintah yang seolah kasus intoleransi telah terjadi di sebagian besar institusi pendidikan di tanah air.
Dimana hal ini menurutnya justru akan melahirkan stigma yang kurang baik bagi dunia pendidikan Indonesia. Karena meskipun kasus intoleransi beberapa kali terjadi di sekolah, hal tersebut tidaklah menjadi gambaran umum pendidikan kita.
“Saya masih berkeyakinan pendidikan kita masih steril dari masalah intoleransi, meski ada beberapa kasus seperti ada siswa menolak ketua OSIS yang berbeda keyakinan dengan sebagian besar murid, namun hal itu bukanlah potret pendidikan kita,” jelasnya.
Terkait hasil penelitian yang mengatakan ada bibit intoleransi pada pemahaman anak – anak di sekolah, SAH menilai penelitian tersebut perlu di verifikasi dan validasi kembali sejauh mana akurasinya, karena bisa saja mereka salah menafsirkan dari pertanyaan penelitian yang tidak dipahami secara baik oleh siswa yang menjadi respondennya, apalagi penelitiannya hanya mengambil 160 responden, jadi terus terang saya tidak melihat hasil penelitian tersebut sebagai gejala intoleransi terjadi di sekolah, imbuhnya.
Namun Anggota DPR RI dari Jambi setuju dikalangan pengambil kebijakan pendidikan untuk mengantisipasi secara dini tentang kemungkinan berkembangnya paham yang memicu terjadinya intoleransi di Indonesia. Karena walau bagaimanapun institusi pendidikan tetaplah sebagai benteng ideologi bangsa, tempat tumbuh berkembang nilai-nilai persatuan bangsa, pungkasnya. (*)