by

Parpol Tidak Sampaikan LPSDK

BATANGHARI – Tiga partai politikdi Kabupaten Batanghari yang menjadi peserta pemilu 2019 tidak menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat.

“Tiga partai politik tersebut yakni Partai PSI, Garuda dan Partai Hanura,” kata Ketua KPUD Batanghari A Kadir di Muarabulian, Rabu (9/1/2019).

Partai PSI dan Garuda tidak menyampaikan LPSDK ke KPUD daerah itu dikarenakan dua partai tersebut tidak mendaftarkan calon legislatif pada pemilihan DPRD tahun 2019 di daerah itu. Untuk partai Hanura, KPUD daerah itu tidak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan partai tersebut tidak menyampaikan LPSDK kepada KPU. Sementara pada pemilihan legislatif DPRD Batanghari tahun 2019 ini, partai tersebut telah mendaftarkan calonnya kepada KPU.

Dari 13 partai yang melaporkan LPSDK kepada KPU, total anggaran kampanye yang akan digunakan oleh peserta pemilu didaerah itu mencapai Rp386,17 juta. Sumbangan dana kampanye setiap partai peserta pemilu tersebut cukup bervariatif.

Partai Gerindra merupakan peserta pemilu dengan sumbangan dana kampanye terbesar didaerah itu, yakni sebesar Rp84 juta. Dan Partai Berkarya merupakan partai dengan dana kampanye terendah, yakni hanya sebesar Rp2,5 juta.

Sementara dana kampanye partai peserta pemilu lainnya cukup berimbang. Partai Nasdem sebesar Rp43,5 juta, Partai Demokrat sebesar Rp54,12 juta, PKS sebesar Rp48 juta, PKB Rp59,4 juta, PBB sebesar Rp10,3 juta, PAN sebesar Rp 30,2 juta, Golkar sebesar Rp48,98 juta.

Sementara juga terdapat beberapa partai yang menyampaikan laporan, namun tidak terdapat sumbangan dana kampanye. Diantaranya partai PKPI, partai PPP dan partai Perindo.

“Sumbangan dana kampanye peserta pemilu tersebut bersumber dari kelompok dan perseorangan,” kata A Kadir.

Ia menjelaskan, sumbangan dana kampanye yang diperoleh oleh peserta pemilu tersebut tidak boleh bersumber dari pihak asing, penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, dana dari hasil tindak pidana yang telah berketetapan hokum, serta tidak boleh bersumber dari pemerintah, baik pemerintah pusat mupun pemerintah daerah. Selain itu juag tidak boleh bersumber dari BUMN, BUMD dan BUM Desa.

LPSDK yang disampikan oleh peserta pemilu tersebut akan dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Jambi. Audit LPSDK tersebut akan dilakukan setelah pelaksanaan pemilu tahun 2019 dilaksanakan. (*)

News Feed