by

Jokowi Sebut Macet Bikin Rugi Rp 65 T

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan hasil rapat di Istana Kepresidenan bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengaku mendapat arahan dari Jokowi untuk membentuk sinergitas transportasi.

“Semua tranportasi bukan hanya DKI, di Jawa Barat, satu kota begitu jangan dipisah-pisah. Jadi satu. Jadi penanganan MRT, LRT, apa semua itu satu. Supaya memudahkan penanganan. Masih dirumuskan teknis, nanti pak wapres yang memimpin,” kata Luhut di kantornya, Selasa (8/1/2019).

Selama ini, tupoksi pengelolaan moda transportasi di Jabodetabek menjadi wewenang Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Ke depan, rencananya pengelolaan tidak lagi sepenuhnya tugas Kemenhub.

“Berikan saja ke gubernur. Karena Presiden pernah alami waktu jadi gubernur betapa kompleksnya itu. Tadinya mau dibuat organisasi baru seperti di Singapura ternyata tidak jalan. Sekarang kasih saja penuh. Kira-kira begitu,” beber Luhut.

“Yang ada sekarang dikasihkan semua, biar DKI (Jakarta). DKI kan duitnya juga banyak. Tahun ini Rp 11 triliun sisa anggarannya. Iya biar satu saja yang kelola. Tapi lagi dikaji teknisnya bagaimana,” lanjutnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi (Jokowi) menggelar rapat terbatas perdana dengan agenda pembahasan pengelolaan transportasi wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi di Istana Negara, Selasa (8/1/2018).

Jokowi, di depan sejumlah menteri Kabinet Kerja, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mengeluhkan pengelolaan transportasi yang belum terintegrasi satu sama lain.

Bahkan berdasarkan hitungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, kerugian yang diterima dari kemacetan secara nominal mencapai Rp 65 triliun per tahun.

“Kalau dijadikan barang, kita bisa jadikan MRT, LRT dalam lima tahun. Nggak mungkin kita begini terus-terusan. Sehingga yang Rp 65 triliun itu jadi barang, bukan asap yang memenuhi kota,” sesal Jokowi. (*)

News Feed