by

Kado HUT di Tahun Politik: Politisi Baru, Harapan Baru

Oleh Tigor GH Sinaga

Dalam satu tahun terakhir, nama Provinsi Jambi mendadak terangkat dalam berbagai media pemberitaan nasional. Provinsi Jambi menjadi sorotan hangat masyarakat negeri. Kasus ‘Uang Ketok Palu’ yang membawa nama tokoh muda sekaligus Gubernur Jambi, Zumi Zola Zulkifli meringkuk di Hotel Prodeo.

Masyarakat sudah menduga, bahwa kasus tersebut tak akan berhenti hanya pada vonis Zumi Zola Zulkifli, pasti berlanjut ke babak baru. Indikasi persekongkolan sangat kentara dari awal pemeriksaan di kasus Uang Ketok Palu.

Lalu, Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penetapan semua pimpinan DPRD Provinsi Jambi menjadi tersangka, Sabtu (29/12/2018). Sontak, meluluh-lantahkan banyak lini masa pemberitaan seluruh negeri. Bahkan sangking hebohnya penetapan tersebut, di banyak status akun media sosial masyarakat Jambi. Pun diperbincangkan hangat, memalukan Perpolitikan di jambi.

Masyarakat, semuanya seolah sepakat menuduh, mencibir dan menyalahkan serta menimpakan semua kesalahan ke para dewan terhormat, Pimpinan DPRD Provinsi Jambi.

Apa iya? Fakta serta bukti yang menyatakan keterlibatan para Pimpinan DPRD tersebut. Jika kelak pengadilan memutuskan mereka bersalah, rasanya sungguh tidak fair kalau kesalahan hanya ditimpakan mutlak pada mereka yang notabene ‘pernah berjasa-membangun jambi’.

Justru, mereka adalah korban dari iklim perpolitikan yang sudah membudaya di Indonesia. Ibarat politik dagang sapi dan politik uang, korupsi berjamaah dapat dipastikan menjadi sebab-musabab perilaku tersebut. Mengingat, perilaku politisi juga dapat dikaatakan sebagai cerminan dari perilaku masyarakatnya.

Ada masyarakat yang peduli dengan bangsa ini dan memegang teguh tata krama, kejujuran, toleransi dan norma norma kemanusiaan. Tapi ada juga kelompok masyarakat yang apatis, koruptif, egois dan mau menang sendiri.

Jangan heran! Jika ada politisi yang di masa kampanyenya melakukan pelanggaran. Pelanggaran semacam politik uang, gratifikasi minuman jelang tahun baru, politik diskriminasi, politik pembodohan masyarakat. Karena memang sebagian kita masih mau dibayar dan dibodohi.

Setiap masyarakat yang paham bahwa menggunakan fasilitas pemerintah dan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai alat atau platform kampanye itu melanggar aturan. Masyarakat tahu, iming-iming beasiswa sebagai imbalan di Kampanye Legislatif merupakan bagian dari politik uang. Mengapa praktik tersebut masih terus berlangsung?

Itulah realitanya, kebanyakan masyarakat kita tanpa kita sadari telah terdoktrin kepada politik uang. Istilah ‘ada uang kami pilih’sudah menjadi permintaan lumrah di masyarakat. Kasus Zumi Zola dan Para Pimpinan DPRD merupakan aib kita bersama, yang harus kita perbaiki.

Mereka yang terlibat harus menghadapi konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Mereka juga bagian dari orang yang pernah kita dukung secara politik selama ini. Meski menyesalkan, sinis dan marah, bahkan mencaci, memaki kemudian. Apakah itu dapat menyelesaikan masalah? Apakah akan merubah nasib masyarakat?

Perubahan tidak akan pernah terjadi, jika kita tidak mau merubah sikap kita sendiri. Inilah waktu terbaik, momentum awal untuk kembali membangun Jambi. Dari kesalahan ‘Uang Ketok Palu’ yang telah menggugurkan para Politisi Senior. Membuka peluang lebar bagi para Politisi baru untuk turut berperan.

Semoga kita mau belajar dari kejadian setahun terakhir. Semoga masyarakat semakin cerdas dan dewasa, memilih perwakilan yang mempunyai integritas, kapasitas dan kapabilitas untuk mengisi pos-pos legislatif dan eksekutif. Harapan kami, agar tidak ada lagi politisi yang mudah tergoda politik uang.

Mari membangun sikap optimis, yang tidak kompromis dengan korupsi dan politik uang. Membangun jiwa mandiri dengan penuh toleransi, tegakkan nilai-nilai kemanusiaan yang cinta damai, cinta keluarga dan cinta lingkungan.

Semoga kedepannya Jambi tidak lagi dikenal karena kasus korupsinya!

Dirgahayu. Selamat ulang tahun Provinsi Jambiku, jiwa raga ini selalu untukmu.

News Feed