oleh

2019 DPR Kembali ke Fitri

Oleh Pitria Nopa Asriani, S.Pd | Caleg DPR RI Dapil Jambi

SALAH satu implikasi dari adanya perubahan politik pasca reformasi 1998 telah mendorong Lembaga DPR menjadi demokratis dan akuntabel. Hal tersebut setidaknya memberikan performance baru bagi DPR yang sebelumnya dinilai kurang berperan dalam menjalankan fungsinya pada masa orde baru, maka pasca reformasi peran dan fungsi DPR RI dikembalikan ke koridornya sebagai Lembaga legislatif yang menjalankan fungsi legislasi (Membuat undang-undang) selain juga menjalankan fungsi budgeting (anggaran) bersama-sama dengan presiden, serta fungsi pengawasan atas pelaksanaan UU dan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan oleh eksekutif. Dalam menjalankan fungsinya, DPR Periode 2014-2019 Dinilai sangat rendah kinerjanya terutama dalam fungsi legislasi seperti yang dikemukakan oleh Nur Sholikin bahawa “ memasuki satu tahun periode masa jabatannya DPR gagal membuktikan hasil kerja legislasinya bukan persoalan jumlah namun kinerja selama ini tidak memberi buktin nyata bidang legislasi. (Sholikin,  2105, dalam https://www.selasar.com/politik/gagalnya-strategi-manajemen-legislasi-dpr).

Anggota DPR itu adalah orang orang yang dipilih oleh rakyat guna  untuk memperjuangkan kepentingan  rakyat, seharusnya hari-hari mereka di isi dengan sibuk bekerja digedung parlemen senayan menyiapakan undang-undang untuk kepentingan rakyat mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak berjalan sembarangan menyusun anggaran belanja agar uang negara dipakai sebaik baiknya untuk kesejahteran rakyat, bukan malah menyisakan kursi-kursi kosong saat rapat DPR, bukan malah merancang undang undang tapi gak jadi jadi bertahun tahun, bukan malah jalan-jalan keluar negeri, bukan malah mengelola anggaran untuk memperkaya diri dan bukan malah  boros dan menghambur hamburkan uang rakyat.

Gimana sih yang dibilang DPR menghambur hamburkan uang rakyat?

Kita semua pasti sudah tau kan berapa sih sebenarnya penghasilan anggota DPR itu Perbulan?

atau mungkin masih ada yang belum tau?

Mari kita simak:

Ternyata anggota DPR kita membawa 51,5 juta perbulan take home pay itu didalamnya sudah termasuk gaji pokok serta berbagai tunjangan ( tunjangan jabatan, aspirasi, beras, listrik, istri, suami, anak dll) tapi ternyata selain take home pay anggota DPR juga punya banyak penghasilan lain yaitu biaya perjalanan ke daerah dan keluar negeri, biaya reses tunjangan alat kelengkapan pimpinan serta dana siluman lainnya, sehingga anggota DPR bisa menerima 2-3 M Pertahunnya. (Transfer politisi dan kekuasaan: Harian kompas, 21 juli 2018. | https://www.liputan6.com/news/read/251081/hendrawan-pdip–dana-reses-anggota-dpr-bisa-capai-rp-2-m-setahun).  Inilah yang disebut penghamburan uang rakyat.

Ada lima jalan yang biasa digunakan DRR RI untuk menghamburkan uang rakyat, sebut saja di pola pembiayaan lumpsum dan at cost, banyak anggota DPR biasa mengeruk untuk dibiaya perjalanan ini karena diduga mengakali biaya perjalanan. Hal ini dapat terjadi karena menurut PP No 61/1990, anggota DPR tidak wajib menyerahkan bukti pengeluaran atau penggunaan uang selama perjalanan melainkan hanya bukti penerima biaya perjalanan dinas di awal. Kemudian yang kedua tentang Masa reses dan kunjungan kedapil , Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengumumkan temuan bahwa biaya kunjungan kerja (kunker) fiktif aggota dewan pada 2016 mencapai 945 miliar. (16 mei 2016) https://news.detik.com/berita/3208763/bpk-temukan-kunker-fiktif-anggota-dpr-potensi-kerugian-negara-rp-945-m.

Terjadi karena tidak adanya mekanisme yang menjadikan publik bisa tahu apakah anggota DPR benar benar menjalankan kunjungan ke dapil . kemudian selanjutnya tentang tunjangan alat kelengkapan, anggota DPR juga memperoleh penghasilan besar dalam bentuk beragam tunjungan atas keterlibatannya dalam berbagai alat kelengkapan DPR, karena tidak mudah menulusuri nominal penghasilan untuk keperluan audit faktanya bila anggota DPR terlibat dalam alat kelengkapan, ia akan memperoleh penghasilan ekstra. Yang ke empat tentang keterlibatan dalam alat kelengkapan yang “basah” burt.

BURT menetapkan pengadaan barang bagi para anggota DPR  yaitu seperti mobil, peralatan elektronik, alat komunikasi, serta juga pembangunan Gedung DPR dan pengadaan apartemen, yang seharusnya fungsi ini cukup dijalankan oleh secretariat jendral DPR. Dan yang terakhir tentang aliran dana siluman, ternyata anggota DPR diduga menerima suap dari pihak- pihak yang berkepentingan dengan isi sebuah UU yg berdampak langsung pada keberlangsungan hidup mereka. https://arsip.gatra.com./2011-11 21/majalah/artikel.php?pil=23&id=150569

Dan juga sejumlah anggota DPR diduga menerima “suap” saat menentukan nama-nama yang berhak menempati posisi dalam Lembaga negara yang keanggotaannya dipilih DPR. (contoh: posisi Duta Besar, KPI, KPU). Dan ini akan terus terjadi jika dibiarkan.

Anak muda ayo bung kita rebut kembali, saatnya anak muda bicara, sudah seharusnya yang mudi beraksi demi kepentingan rakyat, mari di  2019 nanti kita bersih bersihkan DPR RI Bersama saya dan PSI  Dengan mendesak pemerintah merevisi PP No 61/90 sehingga isinya sesuai dengaan isi PMK 113/2012 yaitu pertanggung jawaban biaya perjalanan harus berdasarkan biaya riil (at cost) ,mengupayakan system pengajian DPR diubah dari SINGLEPAY ke MULTI PAY, Mengupaya agar anggota DPR Melepas fungsi teknis seperti BURT kepada secretariat Jendral DPR,serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran oleh DPR secara online dengan system E-Parliament.

Mari bantu kita mewujudkan itu semua, karena 2019 DPR harus kembali ke fitri.

News Feed