by

‘Hate Speech’ dan Masa Depan Demokrasi

Oleh Erman Epi Sabri

DI negara demokrasi seperti Indonesia, kebebasan berpendapat menurut Jimly Asshiddiqie merupakan salah satu roh dan pilar tegaknya sistem demokrasi. Kebebasan berpendapat merupakan prasyarat mutlak agar rakyat dapat memainkan peran terbaiknya dalam sistem demokrasi secara cerdas dan bertanggung jawab. Jika tidak ada kebebasan, apa pun alasan pengkebiriannya, maka tak akan ada demokrasi.

Kebebasan berpendapat ditempatkan sebagai salah satu hak yang paling mendasar dalam kehidupan bernegara dan dijamin secara konstitusi kita tercantum pada pasal 28 ayat 1 UUD 1945. Namun, permasalahannya apakah kebebasan berpendapat yang di maksud adalah kebebasan yang sebebas-bebasnya atau perlu dibatasi?

Ujaran kebencian atau yang kita kenal dengan istilah hate speech merupakan sebuah tantangan serius bagi penegak hukum dalam menangani persoalan ini. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya SE Kapolri tentang penanganan ujaran kebencian pada tanggal 8 oktober 2015.

Dalam kurun lima (5) tahun terakhir seiring dengan dibukanya kran demokrasi dan kebebasan berpendapat, hate speech muncul sebagai salah satu tantangan yang serius. Hate speech diartikan sebagai prasangka aktif atau prasangka yang dimunculkan dalam ruang publik melalui sarana orasi kampanye, spanduk/pamflet, khotbah/ceramah agama, jejaring media sosial, dan orasi dalam demontrasi yang telah menyerang hal-hal primordial yakni suku, agama, aliran keyakinan/kepercayaan, ras, dan antar golongan (SARA)

Pekan ini kita dikejutkan dengan kabar penganiayaan oleh orang tidak dikenal  terhadap aktivis Ratna Sarumpaet di Bandung Jawa Barat yang membuat heboh  dikalangan masyarakat. Kasus ini terjadi pada tanggal 21 September 2018, peristiwa ini terjadi disekitar Bandara Husein Sastranegara, Bandung.

Ibu dari artis Atiqa Hasiholan ini, babak belur diduga di aniaya oleh sejumlah orang di Bandung. Berdasarkan informasi ini, lantas membuat heboh publik khususnya di dunia maya, tidak sedikit yang bersimpati mengutuk tindakan biadap amoral ini, dan ada yang menghujat korban karena sering melontarkan argumen yang keras kepada pemerintah. Ratna Sarumpaet yang juga di dapuk sebagai juru kampanye kubu Prabowo-Sandi pada pilpres 2019 mengundang simpati dari capres Prabowo dan elit partai Gerindra  lainnya menjenguk Ratna Sarumpaet di rumah kediamannya.

Ratna Sarumpaet sebagai aktivis sosial memang dikenal brigas terhadap rezim penguasa, beberapa tahun terakhir beliau selalu melontarkan kritik yang tajam khususnya pada masa pemerintahan Jokowi dodo – Jusuf Kalla. Dengan demikian, kabar penganiayaan terhadap dirinya membuat lawan-lawan politik yang bersebrangan dengan petahana, menuding ini dilakukan oleh kubu Jokowi sebagai upaya untuk membungkam Ratna Sarumpaet.

Sikap saling tuding pun terjadi, ada yang menyebutkan bahwa Ratna Sarumpaet sebenarnya melakukan operasi plastik dan ada yang menyebutkan memang benar-benar terjadi penganiayaan terhadap beliau.

Setelah beberapa hari menjadi perbincangan di media sosial dan masyarakat, secara langsung Ratna Sarumpaet memberikan pernyataan bahwa beliau telah berbohong kepada publik terkait pemberitaan bahwa dirinya dianiaya, sebenarnya beliau pasca melakukan operasi plastik di sebuah rumah sakit di Bandung.

Kasus Ratna Sarumpaet adalah salah satu bentuk hate speech yang terjadi di Indonesia, yang dapat membuat persepsi di ruang publik bermacam-macam. Fenomena ini juga rentan menimbulkan fitnah yang jauh dari unsur kebenarannya sekaligus mengancam demokrasi di tanah air.

Lalu bagaimana masa depan demokrasi di Indonesia?

Ancaman serius terhadap demokrasi di Indonesia beberapa tahun terakhir kian nyata ditengah-tengah masyarakat, maraknya hate speech yang berujung penjara kerap terjadi berkali-kali. Namun, belum menemukan efek jera kepada pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab yang mana mereka telah berhasil mengalihkan konsentrasi publik dengan kebohongan yang mereka paparkan.

Kondisi yang mendorong Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Badrodin Haiti pada akhirnya menerbitkan Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia (SE Kapolri), nomor SE/06/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian atau hate speech pada 8 oktober 2015 silam. SE Kapolri ini mendapat protes dan penolakan dari sebagian masyarakat karena di pandang sebagai upaya pengkebirian kebebasan berpendapat.

Adapun yang tergolong hate speech dalam SE Kapolri adalah, penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan dan penyebaran berita bohong, baik yang terjadi di dunia maya maupun nyata. Tindakan dari pihak kepolisian merupakan sebuah langkah yang tepat, untuk meredam hal-hal yang jauh dari kebenaran tersebut sekaligus sebagai upaya untuk memaknai bahwa demokrasi di Indonesia bukanlah demokrasi yang kebablasan, melaikan demokrasi yang ingin dicapai ialah demokrasi yang beraturan.

Kontestasi pemilu pileg dan pilpres  sebentar lagi akan bergulir sebagai prasyarat negara demokrasi, diharapkan dapat menghadirkan suasana yang sejuk dalam menentukan nasib bangsa ini untuk lima tahun kedepan. Oleh sebab itu, hate speech perlu ditangani secara serius agar proses demokrasi di tanah air bisa mengedepan persatuan bukan perpecahan antar sesama kita dalam kehidupan bernegara. (***)

Penulis adalah Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas

News Feed