by

Demokrasi adalah Kekuatan: Permainan bagi Incumbent?

Oleh Pirma Windra

SAMPAI saat ini yang di katakan demokrasi sangat lah baik, akan tetapi pada praktiknya di Indonesia masih belum seutuhnya atau belum optimal, hal yang kita ketahui dengan adanya demokrasi di Indonesia banyak menghasilkan perubahan-perubahan dari permasalahan yang tak usai di selesaikan hingga di temui di demokrasi, namun bukan berarti semua masalah bisa di atasi dengan demokrasi yang ada di Indonesia ini. (Demokrasi bukan lah sebuah mesin yang akan berjalan dengan sendirinya), artinya demokrasi tidak bisa berjalan dengan sendiri tanpa adanya bantuan penggerak, baik berupa pemerintahan maupun rakyat dalam sebuah Negara. Akan tetapi demokrasi di Indonesia masih di kategorikan dalam tanda kutip yang jadi pertanyaan semua masyarakat Indonesia, sudahkah berjalan sebagaimana mestinya demokrasi yang sesungguhnya?

Demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Akan tetapi menurut pandangan saya demokrasi saat ini di Indonesia ialah dari rakyat, oleh rakyat, untuk pemerintah(penguasa). Jika di katakan sudah berjalan sesungguhnya mengapa pada praktiknya masih simpangsiur arah demokrasinya, artinya sampai saat ini demokrasi di Indonesia belum pernah terlaksana sepenuhnya.

Hal yang pertama yang membuat demokrasi tidak bisa berjalan di Indonesia adalah penyalahgunaan kekuasaan, yang mana pemegang kekuasaan di Indonesia banyak yang menyalahgunakan kekuasaan salah satunya korupsi yang terjadi dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi bahkan turun sampai ke pemerintah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Jadi bisa di kategorikan demokrasi di Indonesia tidak akan berjalan sebagaimana bagusnya demokrasi yang sesungguhnya.

Kedua kesalah pahaman masyarakat terhadap demokrasi, yang mana masyarakat Indonesia kurang paham akan arti demokrasi yang sesungguhnya, di karenakan kurang paham akan arti yang sesungguhnya maka akan sulit jadinya untuk mewujudkan demokrasi yang utuh bahkan akan menimbulkan konflik dalam berkehidupan. Yang mana masyarakat salah satu actor untuk menjadikan demokrasi yang baik, nah jikalau masyarakat belum paham terhadap demokrasi maka Dengan demikian berarti demokrasi belum bisa terlaksana di Indonesia ini.

Ketiga pelanggaran HAM, di Indonesia sekarang kasus-kasus pelanggaran ham semakin saja terus terjadi dan pemerintah hanya mengatakan kami bisa menuntaskan kasus ham yang terjadi akan tetapi fakta saat ini pelanggaran ham masih saja terjadi, salah satu kasus ham yang tak pernah di selesaikan pemerintah adalah di daerah papua yang mana di daerah papua sampai saat ini masih saja terjadi pelanggaran ham seperti yang terjadi baru-baru ini yaitu penembakan oleh oknum aparat yang menewaskan satu warga di deiyai. Nah jelas terlihat bahwa pemerintah belum bisa menuntaskan pelanggaran-pelanggaran ham yang terjadi, namun  anehnya pelanggaran ham yang kian terjadi pemerintah seakan membiarkan saja (boomerang) seakan-akan hal itu adalah hal yang sepele atau hal yang tidak harus di selesaikan.

Keempat kemakmuran dan berkeadilan sosial,berbicara mengenai kemakmuran dan berkeadilan sosial di Indonesia, kata makmur untuk seluruh masyarakat Indonesia sangatlah jauh begitu pula dengan berkeadilan sosial, apakah sudah berkeadilan di Negara Indonesia ini ? memang di dalam falsafah Negara kita di katakan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” namun yang terjadi pada Negara ini bukan keadilan melainkan yang terjadi ialah ketakadilan, kita lihat saja pada hukum, yang mana hukum di Indonesia ialah tajam kebawah tumpul keatas. Mengapa di katakan demikian, kita ambil contoh saja seorang nenek mengambil buah yang bukan miliknya dengan alasan kelaparan dan hanya mengambil sedikit saja, hukumannya sangat lah lama, nah akan tetapi korupsi yang di lakukan oleh aparat pemerintah hukumannya hanya sedikit bahkan adalagi yang bisa bermain-main dalam menjalani hukuman kan aneh yang di katakan keadilan di Negara ini, bukannya korupsi itu tindakan pencurian yang bahkan menghabiskan uang Negara kenapa tidak di berikan hukuman yang kuat atau bahkan hukuman mati.

Berdasarkan penjelasan di atas perlu adanya solusi yang konkrit untuk mengatasi korupsi yang kian terjadi supaya perbuatan korupsi bisa dihilangkan di Indonesia khususnya di provinsi Jambi ada pun solusi tersebut adalah, pertama ketegasan dari pemerintah, peran pemerintah sangat di butuhkan dalam mencapai demokrasi yang sesungguhnya, yang mana pemerintah pemegang tampuk kekuasaan jadi pemerintah sangat berperan dalam penguatan demokrasi, jikalau pemerintah tidak mau ikut berperan dalam membanahinya maka tidak ada kata demokrasi di Indonesia akan berubah kea rah yang lebih baik, jadi sangat ditekan kan pada peran pemerintah yang sungguh-sungguh dalam perubahan demokrasi di Indonesia.

Kedua mengenalkan kembali / sosialisasi demokrasi kedalam masyarakat, jika masyarakat sudah tau akan arti demokrasi jauh lebih mudah demokrasi akan berubah karena masyarakat juga actor perubahan dalam demokrasi, dengan melakukan pengenalan kembali atau sosialisasi ke dalam masyarakat maka demokrasi tidak akan terjadi penyimpangan, di karenakan masyarakat sudah mengetahui apa itu demokrasi yang sebenarnya, maka akan besar peluang demokrasi Indonesia akan terbenahi dengan cara ini.

Ketiga membuat ruang public untuk mempertemukan dewan perwakilan dengan masyarakat secara langsung,  dengan mempertemukan dewan perwakilan dengan masyarakat secara langsung. Maka akan ada keterbukaan terhadap masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya langsung, dan sangatlah baik untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia ini, jika sudah ada sikap keterbukaan maka akan memudahkan jalan untuk membenahi demokrasi. Yang mana keterbukaan merupakan factor penting untuk mencapai demokrasi yang baik.

Keempat mengamalkan nilai pancasila, mendengar kata mengamalkan maka baik pemerintah pemegang kekuasaan atau masyarakatnya haruslah patuh dan menanam jiwa pancasila kedalam dirinya, karna didalam pancasila terkandung nilai-nilai yang sangat baik, jika pemerintah atau seluruh masyarakat sudah patuh dan menanamkan nilai-nilai yang terkandung di dalam pancasila dengan baik maka akan membuka peluang yang sanagat besar untuk membenahi atau mewujudkan arti demokrasi yang sesungguhnya. (***)

Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jambi

News Feed