oleh

Hakim Yanto yang Jebloskan Setnov ke Penjara akan jadi Hakim Zola

JAKARTA-Persidangan atas Gubernur Jambi, Zumi Zola memasuki babak awal hari ini. Kepala Daerah berpengalaman artis itu akan mendengarkan pembacaan surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus gratifikasi dan suap.

Dikonfirmasi awak media, Kepala Humas Pengadilan Tipikor Jakarta, Sunarso, membenarkan persidangan terdakwa Zumi Zola digelar pada, Kamis 23 Agustus 2018. “Sidang pertama (rencananya dimulai) pukul 09.00 WIB,” kata Sunarso.

Persidangan akan dipimpin langsung Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Yanto, dengan anggota majelis, Frangky Tambuwun, Anwar, Syaifuddin Zuhri dan Titi Sansiwi.

Hakim Yanto sebelumnya telah memenjarakan Setya Novanto atas kasus megakorupsi proyek e-KTP.

Kembali ke Zumi Zola, pada penyidikanya, KPK menduga Politikus PAN itu menerima gratifikasi senilai Rp 49 miliar berkaitan sejumlah proyek.

Kemudian dikembangkan, Zola kembali dijerat menjadi tersangka suap terhadap anggota DPRD Provinsi Jambi, guna memuluskan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2018.

Zola disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Lalu, apa Zola siap menghadapi sidang perdana?

Menurut kuasa hukum Zola, Muhammad Farizi, kliennya sudah berusaha kooperatif dalam pemeriksaan perkara yang menimpanya. Padahal, menurut dia, ada prosedur yang telah dilakukan oleh KPK dianggap lemah dan tidak memenuhi standar.

“Namun, Zola meminta agar kami tetap mengikuti proses ini sampai pembuktian materi perkara. Zola akan menolak yang bukan menjadi tanggung jawab dirinya dan akan mengakui sebagian dari sangkaan itu,” ujar Farizi pada Selasa (21/8).

Menurut Farizi, ada bagian di mana kliennya sama sekali tidak paham objek yang diterimanya merupakan gratifikasi. Objek yang dimaksud Farizi yakni berupa uang senilai ratusan juta dan mobil.

“Tapi, kan sebagian barang yang diterimanya sudah dikembalikan kepada penyidik, baik berupa barang atau uang,” kata dia lagi.

Di dalam persidangan yang digelar hari ini, jaksa akan menggabungkan dua berkas untuk dua kasus korupsi yang dilakukan oleh Zola yaitu dugaan penerimaan gratifikasi dengan total Rp 49 miliar dan mendorong agar memberikan uang suap kepada anggota DPRD Provinsi Jambi.

Masing-masing perbuatan itu memiliki ancaman hukuman yang tidak ringan. Dalam kasus arahan agar menyuap anggota DPRD, KPK menggunakan pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukuman yang ada di sana pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp 250 juta.

Sedangkan, untuk kasus dugaan pemberian uang suap, Zola dikenakan pasal 12B UU nomor 31 tahun 1999 mengenai tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara 4-20 tahun serta uang denda Rp200 juta hingga Rp1 miliar.(ara)

 

News Feed