Jakarta – Pemerintah fokus mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di tahun politik 2019. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, aset paling penting dari bangsa Indonesia adalah manusianya.
Tidak hanya memprioritaskan investasi fisik, tapi juga investasi SDM ditingkatkan dengan terobosan-terobosan kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang mampu bersaing di dunia Internasional.
Untuk semakin memperbaiki kualitas sumber daya manusia sesuai dengan amanat konstitusi, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran Pendidikan sebesar 20% dari belanja negara.
“Pada tahun 2019, anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp 487,9 triliun, meningkat 38,1% dibandingkan realisasi anggaran pendidikan tahun 2014, sekitar Rp 353,4 triliun,” kata Jokowi seperti dilansir dari situs Sekretariat Kabinet, Sabtu (18/8/2018).
Dijelaskan Jokowi, Pemerintah telah memberikan bantuan pendidikan dan beasiswa dari jenjang pra-sekolah hingga SD, SMP, dan SMA, pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah, bahkan sampai dengan jenjang pendidikan tertinggi S3 bagi seluruh anak bangsa yang berpotensi, terutama bagi yang kurang mampu.
Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang selama ini diberikan Pemerintah, dinilai Presiden Jokowi telah mampu menaikkan angka partisipasi murni SD, SMP, SMA, dan madrasah.
“Pada tahun 2019, Pemerintah akan memberikan beasiswa kepada 20,1 juta siswa melalui Program Indonesia Pintar dan 471.000 mahasiswa melalui beasiswa bidik misi,” ungkap Jokowi.
Selain itu, menurut Jokowi, dalam periode 2014-2019, Pemerintah juga melakukan investasi melalui LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) dengan memberikan beasiswa kepada sekitar 27.000 mahasiswa dari seluruh pelosok Tanah Air untuk melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di perguruan tinggi terbaik di dalam negeri maupun di luar negeri, serta membiayai 123 kontrak riset terpilih.
Ditambahkan Presiden Jokowi, belanja negara untuk bidang pendidikan pada tahun 2019 juga akan diarahkan untuk memperkuat program BOS bagi 57 juta siswa, meningkatkan kualitas guru PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan non-PNS melalui tunjangan profesi, dan percepatan pembangunan, serta rehabilitasi sekolah.
Selain itu, juga ditujukan untuk membangun 1.407 ruang praktik SMK dan bantuan pelatihan/sertifikasi 3.000 mahasiswa, memperkuat program vokasi yang lebih masif dan terintegrasi lintas kementerian, serta pembangunan sarana kelas dan laboratorium di 1.000 pondok pesantren. (*)