by

MK Haramkan Caleg DPD dari Parpol, Muradi Serang OSO

JAKARTA-Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang alias OSO sedang galau. Dia mempertimbangkan tidak lagi memegang kendali posisi ketua umum Partau Hanura demi bisa tetap mempertahankan posisinya sebagai anggota di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Pemicunya adalah isi putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya menyebutkan pengurus partai politik tidak dapat mengajukan diri sebagai calon anggota DPD.

Mantan Kolega OSO di Hanura, Ahmad Muradi Darmansyah mengkritik sikap OSO yang dinilainya terkesan mempermasalahkan putusan MK. Menurut Muradi, OSO sepertinya gagal paham tentang ketatanegaraan.

“OSO ini mulai mempermasalahkan Lembaga Yudikatif (MK) dan tidak mau terima putusan MK yang bersifat mengikat. Terus mau OSO apa?,”tegasnya.

Muradi mengingatkan OSO agar mematuhi putusan MK. Sebab, antara DPD dan DPR itu punya fungsi yang berbeda. Makanya, caleg DPD tidak boleh berlatar belakang dari Parpol. Kata Muradi, jika OSO enggan mundur dari Parpol, sebaiknya maju saja sebagai anggota DPR. Jangan ngoto mau maju DPD.

“Tapi kenapa OSO berat jadi caleg DPR RI? Kalaulah DPD berasal dari orang parpol, kesannya justru ingin berlomba ambil peran di parlemen.. Hak  utama DPR itu  jelas( Hak budget/anggaran-hak legislatif /menyusun UU-pengawasan/audit). Apakah ini mau diadopsi oleh DPD RI ,”jelasnya.

Rapat untuk memutuskan nasib OSO ditentukan pada Kamis (26/7/2018) siang.

Partai akan menunggu sikap DPR RI untuk pernyataan resmi atas putusan Mahkamah Konstitusi.

MK sebelumnya melarang pengurus parpol untuk menjadi anggota DPD. Ini merupakan putusan atas permohonan uji materi Pasal 182 huruf l Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam pasal tersebut, terdapat frasa “pekerjaan lain” dalam persyaratan pendaftaran calon anggota DPD dalam pasal tersebut.

Dalam frasa tersebut tidak dijelaskan secara rinci apakah pengurus partai politik (parpol) diperbolehkan mendaftar sebagai calon anggota DPD.

Menurut MK, ada ketidakpastian hukum terkait tak adanya penjelasan atas frasa “pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, atau hak sebagai anggota DPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dalam pasal tersebut.

MK menyatakan dalam amar putusannya hari ini, Senin (23/7/2018), ada kemungkinan pengurus parpol terdampak keputusan tersebut.

Terkait hal ini, MK menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat memberikan kesempatan bagi pengurus parpol untuk mengundurkan diri dari keanggotaannya di partai.

“KPU dapat memberikan kesempatan bagi yang bersangkutan untuk tetap sebagai calon anggota DPD sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan parpol,” tulis MK.(*/ara)

 

 

News Feed